Kamis, 26 November 2015  |  Penulis/Sumber : Kanal Hukum

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Malpraktek Dalam Bidang Kesehatan (Kajian Putusan MA Nomor 365.K/Pid/2012)

Banyak tindakan malpraktek yang kita jumpai sehingga banyak pasien yang merasa menjadi korban dan memilih menggunakan jalur pidana


Pendahuluan

Dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia kesehatan atau medis bukan saja sebagai suatu hubungan yang sifatnya keperdataan, bahkan dalam perjalanannya sering berkembang ke arah ranah persoalan pidana. Banyak tindakan malpraktek yang kita jumpai atas ketidakpuasan atas tindakan yang tidak benar sehingga banyak pasien yang merasa menjadi korban dan memilih menggunakan jalur pidana. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Membiarkan persoalan malpraktek ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat dari tindakan dokter yang tidak sesuai prosedur atau menjurus ke arah malpraktek, sehingga dalam hal ini dokter, perawat atau tenaga medis lainnya harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya parameter yang tegas yang memisahkan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran malpraktek dalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukan adanya kebutuhan akan hukum yang perlu untuk diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik/ kesehatan. 

Tentu masih hangat di ingatan kita mengenai kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan meninggalnya pasien yang juga menjadi korban Malpraktek. Kasus tersebut bermula dari ditahannya Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama dua rekannya Dokter Hendry Simanjuntak dan Dokter Hendy Siagani diduga melakukan kegiatan malapraktik. Ketiga dokter spesialis tersebut terpidana dalam kasus dugaan malapraktik terhadap korban Siska Makatey (25 tahun) pada 2010. Para dokter melakukan tindakan cito secsio sesaria karena riwayat gawat janin, setelah sebelumnya Siska dirujuk dari puskesmas. Beberapa hari setelah dilakukan operasi, Siska Makatey meninggal dunia akibat masuknya angin ke jantung atau emboli udara. Dokter Dewa Ayu beserta rekannya dimasukkan ke tahanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung, Nomor 365.K/Pid/2012 tertanggal 18 September 2012.

Fakta Hukum dan Kronologis Kejadian Perkara
Dalam perkara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr Hendry Simanjuntak (Terdakwa II)  dan dr. Hendy Siagani (Terdakwa III) merupakan dokter pada Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Kejadian ini bermula ketika para dokter di atas melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban Siska Makatey yaitu pada saat korban Siska Makatey sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan asepsi anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Dalam tindakannya, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.

Bahwa saat operasi dilakukan, dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) sebagai asisten operator I (satu) dan dr. Hendy Siagani (Terdakwa III) sebagai asisten operator II (dua) membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator yaitu dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) dalam melakukan operasi.

Pada saat sebelum operasi cito secsio sesaria terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi cito secsio sesaria tersebut dilakukan terhadap diri korban dan Para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi cito secsio sesaria terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. Hermanus j. Lalenoh, Sp. An. pada bagian Anestesi melalui jawaban konsul kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi Najoan Nan Waraouw sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 (nol empat satu sembilan enam sembilan) yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. Erwin Gidion Kristanto,SH. Sp. F. bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat. dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy siagian (Terdakwa III) sebagai dokter dalam melaksanakan operasi cito secsio sesaria terhadap korban Siska Makatey, lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksaanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung. Berdasarkan kelalaian tersebut mengakibatkan korban Siska Makatey meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010.

Pendapat Hukum (Legal Opinion)

A. Kompetensi Khusus Dalam Bidang Kesehatan
Tindakan malpraktek merupakan istilah yang sifatnya umum dan tidak selalu berkonotasi atau memiliki arti yuridsis. Apabila kita lihat secara harfiah arti “mal” mempunyai arti salah/tidak benar dan “praktek” mempunyai arti tindakan atau pelaksanaan, sehingga definisi malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

Sedangkan definisi malpraktek dalam profesi kesehatan adalah tindakan kelalaian dari seorang dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya untuk mempergunakan keilmuan khusus atau kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Malpraktek juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, dalam arti harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar dalam Hukum kedokteran yang dikenal dengan 4 (empat) kategori unsur-unsur dalam tindakan Malpraktek medik, yaitu:

  1. Adanya duty (kewajiban) yang tidak dilaksanakan;
  2. Adanya dereliction of that duty (penyimpangan kewajiban);
  3. Terjadinya damage (kerugian);
  4. Terbuktinya direct causal relationship (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian. 

Bila hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka ketentuan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan menyelenggarakan/melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kompetensi dalam bidangnya masing-masing sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Sehingga apabila dokter maupun perawat melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam ke empat (4) poin diatas, maka tindakan dokter tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan Malpraktek dalam bidang medis.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan malpraktik medik, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medis sesuai dengan di bawah ini, yaitu:

  • Standar Profesi Kedokteran: Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada dalam standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum.
  • Standar Prosedur Operasional (SOP): SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.
  • Informed Consent: Substansi informed consent adalah memberikan informasi tentang metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk peluang kesembuhan dan resiko yang akan dialami oleh pasien. 
B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Pidana
Tindakan malpraktek yang menyebabkan kerugian atau meninggalnya seseorang tentunya bisa masuk dalam ranah pidana apabila memang ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian atau meninggalnya seseorang. Prinsip dalam hukum pidana adalah azas Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), azas ini merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku universal di masyarakat dan juga berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilihat disini adalah kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Secara eksplisit, KUHP tidak menjelaskan apa arti dari kesengajaan tersebut, arti kata kesengajaan dikemukakan oleh para ahli hukum yang mengartikan bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan membayangkan akan akibat yang terjadi dari akibat perbuatannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, yaitu mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Dalam tindakannya, seorang dokter terkadang harus dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan luka pada tubuh pasien, misalnya: seorang ahli dokter kandungan yang melakukan pembedahan Sectio Caesaria untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan tindakan dokter tersebut sebagai penganiayaan karena arti dan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di dalam semua jenis pembedahan sebagaimana sectio caesare tersebut, dokter operator selalu menyakiti penderita dengan menimbulkan luka pada pasien yang jika tidak karena perintah Undang-Undang maka dokter dapat dikenakan sanksi pidana penganiayaan. Oleh karena itu, didalam setiap pembedahan, dokter operator haruslah berhati-hati agar luka yang diakibatkannya tersebut tidak menimbulkan masalah kelak di kemudian hari. Misalnya terjadi infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi akibat dilakukannya pembedahan) sehingga luka operasi tidak bisa menutup. Bila ini terjadi dokter dianggap melakukan kelalaian atau kealpaan.

Kealpaan atau kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dengan bentuk kesengajaan, tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Dalam kealpaan, sikap batin seseorang menghendaki melakukan/melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak menghendaki/tidak memiliki niat dalam melakukan kejahatan. Namun demikian dalam KUHP tindakan kealpaan atau kelalaian atau kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain tetap harus dipidanakan.

Pakar hukum pidana Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan kealpaan adalah kekurang perhatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya sama dengan kesengajaan hanya berbeda gradasi saja.

Dalam proses pemidanaan juga harus dilihat mengenai kemampuan bertanggungjawab, dimana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku/pelaksana artinya keadaan jiwa pelaku/pelaksana harus normal.
  2. Adanya hubungan batin antara pelaku/pelaksana dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
  3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya

Tindakan malpraktek tentunya memiliki klasifikasi tindakan yang berbeda dalam penanganannya, apabila kita melihat kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama dua rekannya Dokter Hendry Simanjuntak dan Dokter Hendy Siagani yang divonis bersalah melalui Putusan MA No: 365.K/Pid/2012, dalam putusan tersebut menyatakan dalam persidangan bahwa para dokter yang disebutkan di atas tidak memberi pemberitahuan atau kabar kepada keluarga korban atau pihak yang terkait dengan korban, hal ini  tentunya bertentangan dengan 45 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan sebagai berikut:

  1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
  3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  4. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  5. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  6. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  7. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  8. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
  9. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
  10. Setiap tindakan, kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani  oleh yang berhak memberikan persetujuan,
  11. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Tindakan yang dilakukan oleh dr. Ayu beserta rekannya, yang tidak memberikan laporan atau meminta persetujuan dari pihak keluarga korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal di atas. Tujuan utama dalam meminta persetujuan ialah untuk memberikan informasi dan meminta persetujuan terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Mengingat bahwa kondisi korban dalam kasus di atas sangat kritis dan memiliki resiko tinggi dalam penanganannya, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran di atas wajib mendapatkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, dalam hal ini bisa pihak keluarga, bisa pihak yang mengampu pasien atau pihak lain yang berhubungan dan dekat dengan pasien.

Selain itu, dr. Ayu beserta rekannya dalam melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban Siska Makatey, terbukti lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksaanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung yang menyebabkan matinya pasien. Kelalaian yang terbukti ini tentunya sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Walaupun ada upaya pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tetapi tidak sesuai dengan prosedur atau meninggalkan tahapan prosedur yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kualifikasi perbuatan malpraktek.

Dalam persidangan, selain tindakan dr. Ayu beserta rekannya yang tidak memberikan kabar kepada pihak keluarga dan tidak meminta persetujuan dari pihak keluarga, juga ditemukan fakta hukum bahwa dr. Ayu beserta rekannya melakukan pemalsuan tanda tangan atas surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban. Dalam persidangan ditemukan bahwa ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) untuk ditandatangani oleh korban tersebut berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2010 NO. LAB: 509/DTF/2011, yang dilakukan oleh Drs. Samir, S.St. Mk., Ardani adhis, S. Amd dan Marendra yudi L., SE., menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Siska Makatey alias Julia Fransiska Makatey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature). Tindakan tersebut tentunya dapat masuk dalam kualifikasi unsur pasal 263 KUHP yang isinya sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Mengingat bahwa tindakan kelalaian yang dilakukan oleh para dokter di atas menyebabkan kematian yang dilakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan maka tidak terlepas dari ketentuan Pasal 361 KUHP yang menjelaskan bahwa “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

Berdasarkan pemaparan dalam kasus malpraktek di atas, tentunya dalam hal ini, baik dokter, dokter gigi, perawat atau tenaga medis yang menjalankan pekerjaannya haruslah sesuai dengan prosedur dan tingkat keilmuan yang dimilikinya. Walaupun dokter manusia biasa yang tidak bisa secara mutlak membuat seseorang sembuh atau mencegah kematian seseorang, maka seharusnya dalam melakukan pekerjaannya tidak melakukan tindakan malpraktek yang dapat mengakibatkan pasiennya mengalami kerugian bahkan kematian.

C. Jalur Hukum Dalam Penanganan Kasus Malpraktek Di Indonesia
Permasalahan malpraktek di Indonesia dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan jalur non-litigasi (diluar peradilan). Dalam menempuh jalur litigasi tentunya harus dibuktikan secara hukum apakah ada tindakan kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien atau kematian yang diakibatkan oleh tindakan dokter.

Perlu untuk dilihat apakah perbuatan dokter sudah sesuai dengan etika profesi seperti yang diatur dalam Pasal 8 Huruf (f) UU Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa "Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Selain itu Pasal 24 UU Kesehatan juga menjelaskan bahwa:

  1. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuankode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar  pelayanan, dan standar prosedur operasional.
  2. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
  3. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  Peraturan Menteri.

Apabila terbukti tindakan yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai dengan kode etik, bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran dan bertentangan dengan standar prosedur operasional sehingga mengalami kerugian bahkan hilangnya nyawa seseorang maka perkara tersebut dapat diajukan ke ranah pidana.

Selain itu penulis berpendapat bahwa sepanjang seorang dokter atau dokter gigi dalam melakukan tindakan medik terhadap pasiennya telah memenuhi UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, sesuai dengan ketentuan kode etik dan Standar Profesi Kedokteran, maka sekalipun dokter tersebut melakukan kesalahan, baik salah dalam memberikan penanganan, atau salah dalam memberikan diagnosa atau saran pengobatan, maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek medik, asalkan tidak terbukti malpraktek dan tidak ada korban (kerugian atau matinya seseorang) yang dihasilkan. Hal ini tentunya dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah tanpa harus masuk ke pengadilan, mengenai ganti rugi atau tindakan pemulihan dapat dicari melalui kesepakatan bersama dengan melihat masalah dan solusinya.

 
Kanalhukum TV