Jum`at, 13 November 2015  |  Penulis/Sumber : Kanal Hukum

Kajian Atas Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013)

Permohonan uji materi atas UU No 17 Tahun 2003 diajukan karena Pemohon menyatakan Kekayaan BUMN harus dipisahkan dengan kekayaan negara


PENDAHULUAN DAN ALASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Permohonan Uji materi (Judicial Review) atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara (UU Keuangan Negara) yang diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) atau Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Berdasarkan permohonan para pemohon, pemohon menyatakan bahwa Pemisahan kekayaan BUMN dari keuangan Negara merupakan bagian dari perbaikan GCG (good corporate governance), sehingga kekayaan BUMN harus dipisahkan dengan kekayaan Negara.

Pemohon menilai, ketentuan yang mengatur soal definisi keuangan negara dalam UU Keuangan Negara berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat, badan, bangsa, dan Negara, dikarenakan dalam menghasilkan kekayaan, perusahaan negara atau perusahaan daerah menggunakan fasilitas yang diberikan negara seperti pembiayaan atau permodalan. Sehingga dalam hal ini pemohon beranggapan harus ada pemisahan antara kekayaan BUMN dengan keuangan Negara.

Menurut Ketua CSS UI, Arifin P. Soeria Atmadja, pasal yang diujikan berpotensi menciptakan tindakan hukum dan tindakan administrasi yang tidak adil, tidak pasti, dan tidak sama dalam pelaksanaan antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban warga negara. Pemberlakukan pasal tersebut menyebabkan pengumpulan kekayaan negara tanpa memperhatikan faktor kewajiban dan resiko yang membahayakan keuangan Negara. Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan antara kekayaan BUMN dengan Keuangan Negara maka akan membuka potensi anggaran pendapatan dan belanja negera (APBN) tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

 PASAL YANG DIUJIKAN

Pasal 2 huruf (g) dan huruf (i) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

 PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013

A. Ketentuan Pasal 2 Huruf (G) UU Keuangan Negara Sebagai Perwujudan Amanat Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 (Pendapat hukum atas pengujian  pasal Pasal 2 Huruf (G) UU Keuangan Negara)

            Definisi keuangan Negara dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan sebagai berikut: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Dalam ketentuan pasal 2 UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi sebagai berikut:

  1.  Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2.  Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. Penerimaan Negara;
  4. Pengeluaran Negara;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Pengeluaran Daerah;
  7.  Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang  dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  8.  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  9.  Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ketentuan pasal di atas bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan Negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa Badan Hukum Milik Negara (BHMN) PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan UU konkret dan penjabaran dari ketentuan pasal 23 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa:

  • Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara  terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
  • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
  • Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
  • Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BadanPemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil  pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

Ketentuan Pasal 2 huruf (g) dan huruf (i) UU Keuangan Negara itu mengatur kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah sebagai badan hukum privat dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Padahal, secara regulasi, tata kelola, dan resiko tidak diwujudkan (masuk) dalam UU APBN. Frasa “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” Pada Ketentuan Pasal 2 Huruf G UU Keuangan Negara Sebagai Perwujudan Amanat Konstitusional Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan uji materiil dalam permohonan ini apabila rumusannya dibaca secara sepintas tanpa melihat substansi yang terkandung di dalamnya, maka makna keuangan negara sangat sempit, hanya menyangkut anggaran semata (APBN). Namun apabila dibaca secara lebih mendalam, makna dan maksud sesungguhnya Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tidaklah demikian. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 23C UUD 1945 dan memberikan makna bahwa keuangan negara tidak hanya anggaran dan pendapatan belanja negara, tetapi juga termasuk segala hal yang terkait hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan/atau BUMD.

Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan salah satu unsur keuangan negara yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun pengelolaannya dilakukan berbeda dengan pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yaitu kekayaan yang digunakan oleh setiap kementerian/lembaga pemerintah dan berada di bawah tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga. Dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 juga telah secara tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Dalam pandangannya sebagai ahli, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. menjelaskan bahwa yang dikelola sebagai BUMN adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka tindak mungkin negara melepaskan proses pengelolaannya begitu saja tanpa mengintervensi. Jika itu dilakukan, maka penguasaan negara dalam bentuk pengelolaan akan kehilangan arti dan bentuk.”  Berdasarkan pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang mengatur dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dan pengawasan agar hajat hidup orang banyak dapat direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu Prof. Dr. Sri Edy Swasono juga menyampaikan pandangannya bahwa Kekayaan/keuangan BUMN telah sesuai dengan definisi keuangan negara yang benar, betul-betul sesuai dengan benar, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan sesuai pula dengan paham demokrasi ekonomi dan hak sosial rakyat yang tertanam di dalamnya, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 23 UUD 1945.

Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang strategis dan atau menguasasi hajat hidup orang banyak, hal ini merupakan amanat dari Pasal 33 UUD 1945 yang menunjuk Pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus hak dan kekayaan negara yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini untuk mencegah kekhawatiran terjadinya penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang dapat menyengsarakan dan menindas rakyat. Dalam fungsi inilah BUMN seringkali mempunyai peran ganda, yaitu badan usaha yang bersifat profit oriented sekaligus juga berfungsi sebagai agent of development. Alasan inilah yang menguatkan profil dan filosofi BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Bahwa dalam perjalanan perkembangan BUMN, ketika BUMN mengalami permasalahan bahkan berpotensi dilikuidasi, negara sebagai pemilik telah terbukti menjadi penyelamat BUMN untuk menjamin kestabilan dalam masyarakat pada umumnya dan karyawan pada BUMN yang bersangkutan pada khususnya. Hal ini kiranya menjadi tambahan bukti, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tidak dapat dilepaskan dari keuangan negara. BUMN adalah kepanjangan tangan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. UU Keuangan Negara sudah menempatkan BUMN pada tempatnya, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal BUMN pun sudah dilakukan sebagaimana pengelolaan kepemilikan saham pada perusahaan manapun. Sebaliknya, menyatakan kekayaan negara yang dipisahkan bukan keuangan negara akan menjauhkan peran dan fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan Pemerintah termasuk fungsi agent of development.

B. Kekayaan BUMN Bagian Dari Keuangan Negara

Secara yuridis apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan keuangan Negara maka akan banyak BUMN di Indonesia yang beralih menjadi swasta atau menjadi bentuk perusahaan privat. Apabila dipisahkan dengan keuangan Negara maka semua lembaga pemerintah yang dibentuk dengan Undang-Undang dengan sendirinya bukan merupakan bagian dari keuangan Negara.

Hal ini termasuk didalamnya seperti, Pelayanan Listrik Negara (PLN), Pertambangan Minyak Negara (Pertamina), dan Badan Jaminan Perlindungan Sosial (BPJS). Semua tidak akan menjadi bagian keuangan negara, tapi akan menjadi keuangan privat. Konsekuensi yuridisnya apabila BUMN dipisahkan dengan keuangan Negara maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan dalam mengaudit ataupun melakukan pengawasan keuangan terhadap kekayaan Negara yang ada di BUMN. Apabila hal tersebut terjadi maka penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perilaku koruptif akan terjadi dan sulit untuk dicegah, tentunya keputusan tersebut jelas tidak sejalan lagi dengan program pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

  1. Ketentuan Pasal 2 Huruf (G) UU Keuangan Negara merupakan Perwujudan Amanat Konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan BUMN tidak dapat dipisahkan dengan keuangan Negara dikarenakan adanya BUMN bertujuan untuk mengatur segala sesuatu hal yang mengatur hajat hidup dan kepentingan hidup seluruh bangsa Indonesia. Masuknya kekayaan BUMN dalam keuangan Negara juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia, dengan ini akan terciptanya good corporate governance.
  2. Apabila kekayaan BUMN dipisahkan dengan keuangan Negara maka akan terjadi privatisasi BUMN yang akan dikuasai oleh pihak asing dan menyingkirkan andil atau menyingkirkan peran Negara dalam mengelolanya, sehingga BUMN yang bergerak di bidang hajat hidup orang banyak seperti minyak, pertambangan, listrik akan lebih mudah dikuasai oleh pihak asing, hal ini mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin tidak terwujud.
 
Kanalhukum TV