Selasa, 22 Desember 2015  |  Penulis/Sumber : Team Pengamat Hukum Firmansyah & Co Law Office

Kajian Hukum Atas Pencemaran Laut Dan Upaya Penegakan Hukum

Pengertian kecelakaan menurut UNCLOS pada pasal 221 ayat 2 kecelakaan laut berarti suatu tubrukan kendaraan air, kandas atau lain-lain.


Jakarta, 22/12/2015, 16:45

I. Pendahuluan
Telah terjadi tabrakan kapal pembawa minyak berbendera Libya dan kapal barang berbendera singapura di perairan singapura. Tabrakan kedua kapal tersebut terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur laut Pedra Branca, sebuah pulau terpencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tumpahan minyak yang berasal dari kapal telah mencemari lautan dan dampaknya mengenai wilayah pulau dan perairan Indonesia. Pulau yang paling terancam tercemari adalah pulau Bintan, pasalnya lokasi tabrakan itu hanya 18,6 mil laut utara dari pulau Bintan.

Kurang lebih 4.500 ton minyak tumpah di kawasan perairan singapura yang kebetulan juga berbatasan dengan wilayah perairan Indonesia. Perairan Indonesia dan kepulauan terdekat dari terjadinya tabrakan kapal sudah tercemar dan memberikan kerugian materiel bagi warga setempat, kerugian berupa kerusakan lingkungan yang tercemar dan mata pencaharian yang terganggu akibat dampak pencemaran lingkungan ini telah membuat masyarakat resah dan menuntut pemerintah agar tidak diam dan mengajukan upaya hukum untuk menyelesaiakan kasus ini.

Pengertian kecelakaan menurut UNCLOS pada pasal 221 ayat 2 kecelakaan laut berarti suatu tubrukan kendaraan air, kandas atau lain-lain. Kecelakaan dalam navigasi, atau lain kejadian di atas atau di luar kendaraan air tersebut yang mengakibatkan kerusakan material atau ancaman nyata kerusakan material terhadap suatu kendaraan air atau muatannya

II. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum
Walaupun kejadian terjadi di wilayah perairan Singapura, tetapi dampak yang ditimbulkan berdampak merugikan untuk Indonesia maka Indonesia sebagai Negara yang berdaulat secara hukum berhak untuk mengajukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari tabrakan kapal tersebut, karena dalam prinsip hukum laut internasional siapapun berhak menggugat selama penggugat terkena dampak pencemaran lingkungan secara langsung.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)  yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang  Nomor 17 tahun 1985. Dalam ketentuan pasal 192 UNCLOS (terjemahan Indonesia) menjelaskan “Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.”, Negara-negara dimaksud disini adalah Negara yang ikut meratifikasu konvensi UNCLOS, termasuk Indonesia. Sehingga Indonesia secara hukum internasional berhak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Selain itu, pertanggungjawaban hukum mengenai Yurisdiksi pidana dalam perkara tabrakan laut atau tiap insiden pelayaran lainnya diatur dalam ketentuan Pasal 97 UNCLOS yang isinya menerangkan sebagai berikut (terjemahan Indonesia):

  1. Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain apapun yang menyangkut suatu kapal laut lepas, berkaitan dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nakhoda atau setiap orang lainnya dalam dinas kapal, tidak boleh diadakan penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan peradilan atau pejabat administratif dari atau Negara bendera atau Negara yang orang demikian itu menjadi warganegaranya.
  2. Dalam perkara disiplin, hanya Negara yang telah mengeluarkan izin nakhoda atau sertifikat kemampuan atau ijin yang harus merupakan pihak yang berwenang, setelah dipenuhinya proses hukum sebagaimana mestinya, untuk menyatakan penarikan sertifikat demikian, sekalipun pemegangnya bukan warganegara dari Negara yang mengeluarkannya.
  3. Tidak boleh penangkapan atau penahanan terhadap kapal, sekalipun sebagai suatu tindakan pemeriksaan, diperintahkan oleh pejabat manapun kecuali oleh pejabat pejabat dari Negara bendera.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka apabila terjadi tabrakan kapal yang menyebabkan lingkungan tercemar maka dapat diajukan di tempat bendera kapal tersebut. Karena dalam kecelakaan tersebut kapal berbendera Singapura ter-regristasi di Singapura maka dapat dilakukan gugatan di tempat kapal tersebut berasal.

Melihat dampak pencemaran lingkungan yang berdampak sistemik dan merugikan masyarakat Indonesia, maka pemerintah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Singapura untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas kapal yang bertabrakan dan telah mencemari lingkungan di perairan Indonesia.

Konvensi UNCLOS mengatur mengenai persoalan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 235 Konvensi UNCLOS yang menegaskan bahwa setiap Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga semua Negara harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.

Menurut Pasal 223 UNCLOS mengenai Tindakan-tindakan untuk memudahkan penuntutan Dalam hal penuntutan yang diadakan sesuai dengan Bab ini, Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk memudahkan didengarnya para saksi dan penyerahan bukti yang disampaikan oleh penguasa-penguasa Negara lain, atau oleh organisasi internasional yang kompeten, dan harus memudahkan kehadiran pada sidang-sidang tersebut wakil-wakil resmi dari organisasi internasional yang kompeten, Negara bendera dan Negara manapun yang terkena pencemaran yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran. Wakil-wakil resmi yang mengikuti sidang-sidang dimaksud harus mempunyai hak dan kewajiban sesuai degnan peraturan perundang-undangan nasional atau hukum internasional.

III. Pertanggungjawaban Hukum Menurut UNCLOS
Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (prevent), mengurangi (reduce), dan mengendalikan (control) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (land-based sources), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pemilik kapal tangki mempunyai kewajiban ganti rugi terhadap kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan kapalnya akibat kecelakaan. Pemilik dapat terbebas dan kewajiban tersebut hanya dengan alasan :

  1. Kerusakan sebagai akibat perang atau bencana alam.
  2. Kerusakan sebagai akibat dan sabotase pihak lain, atau
  3. Kerusakan yang disebabkan oleh karena pihak berwenang tidak memelihara alat bantu navigasi dengan baik.

Alasan pengecualian tersebut diatas sangat terbatas, dan pemilik boleh dikatakan berkewajiban memberikan ganti rugi akibat kerusakan pencemaran pada hampir semua kecelakaan yang terjadi.

Permintaan Ganti Rugi (Channeling of Liability) Menurut UNCLOS
Setiap Negara harus mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian (damage) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang atau personal atau badan hukum dalam hal ini Perusahaan yang berada dalam jurisdiksinya.

Setiap Negara harus bekerja sama dalam menerapkan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab atas kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya seperti apakah dengan adanya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum internasional, sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab Negara. Pelanggaran kewajiban internasional tersebut seperti tidak melaksanakan ketentuan-ketenuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah mengikat negaranya. Belum ada perjanjian yang secara khusus mengatur tanggung jawab Negara dalam hukum internasional. Selama ini persoalan tanggung jawab Negara mengacu pada Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts yang dibuat oleh Komisi Hukum Internasional International Law Commission (ILC) yang menyatakan: setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban Negara yang bersangkutan.

Pasal 235 Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi pada ayat 2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistim perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka.

ayat 3 Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Klaim terhadap kerusakan pencemaran di bawah Konvensi UNCLOS hanya dapat ditujukkan pada pemilik kapal terdaftar. Hal ini tidak menghalangi korban mengklaim kompensasi ganti rugi diluar konvensi ini dari orang lain selain pemlik kapal. Namun demikian, konvensi melarang melakukan klaim kepada perwakilan atau agen pemilik kapal. Pemilik kapal harus mengatasi masalah klaim dari pihak ketiga berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

Konvensi Internasional Mengenai Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran Minyak di Laut (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage). CLC 1969 merupakan konvensi yang mengatur tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak karena kecelakaan kapal tanker. Konvensi ini berlaku untuk pencemaran lingkungan laut di laut territorial Negara peserta. Dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi pencemaran lingkungan laut maka prinsip yang dipakai adalah prinsip tanggung jawab mutlak.

Dalam Pasal 229 UNCLOS Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari Pencemaran lingkungan laut.

dalam arti tersebut atas tuntutan warga negara yang terkena pencemaran secara perdata bisa dilakuakan dan tidak ada ketentuan yang melarang.

Pada Pasal 279 UNCLOS mengenai Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

 
Kanalhukum TV