Rabu, 30 Desember 2015  |  Penulis/Sumber : Tim Pengamat Hukum Firmansyah & Co Law Office

Pajak dan Pungutan Lain Diatur Dengan Undang-Undang

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang


Jakarta, 30/12/2015, 18:30
Seperti dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, antara lain:

  1. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU Nomor. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  3. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
  4. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  5. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  6. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), didefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam APBN 2015, penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar sekitar Rp 1.489,26 triliun yang terdiri atas:

  1. Pendapatan pajak dalam negeri, dengan target sekitar Rp 1.440 triliun
  2. Pendapatan pajak perdagangan internasional, dengan target sekitar Rp 49 triliun

Namun pada akhir tahun 2015 ini, realisasi penerimaan pajak ternyata masih berada dibawah target penerimaan pajak yang baru menembus Rp 1000 triliun dari target sekitar Rp 1.489 triliun. Dikalkulasikan berarti realisasi penerimaan pajak hanya 67,15 persen dari target atau perkiraan yang ditetapkan. Lalu apakah realisasi penerimaan pajak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada?

Sebelum merujuk pada ketentuan perundang-undangan, perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak dibawah target. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro ketiga faktor tersebut meliputi:

  1. Kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu hanya sekitar 50%
  2. Adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak khususnya dari PPN
  3. Basis wajib pajak yang kecil

Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menandakan apabila kepatuhan wajib pajak rendah, dapat diindikasikan kurang atau lemahnya pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak terhadap wajib pajak, padahal kewenangan tersebut telah diatur dalam UU.

Kebocoran Penerimaan Pajak
Kebocoran penerimaan pajak dapat disebabkan karena adanya korupsi, penggelapan pajak, banyak perusahaan yang mengemplang pajaknya. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, kebocoran penerimaan pajak dapat bersumber dari tiga hal:

  1. Melalui kompetisi pajak antarnegara untuk meningkatkan daya saing menarik investor. Pemerintah antarnegara berupaya menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan melalui berbagai insentif pajak mulai dari tax holiday hingga adanya perlakuan khusus untuk wajib pajak luar negeri. Kebijakan ini justru berpotensi menggerus besaran penerimaan pajak yang dapat diperoleh.
  2. Melalui offshore tax evasion yaitu upaya untuk tidak patuh terhadap ketentuan pajak dengan cara menyembunyikan harta dan penghasilan di luar negeri sehingga otoritas pajak negara domisili wajib pajak tidak dapat melacaknya.
  3. Adanya praktik pengalihan laba.

Basis wajib pajak
Permasalahan basis wajib pajak ini disebabkan karena masih banyak warga negara yang belum bayar pajak. Padahal Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 menerangkan bahwa setiap wajib pajak yang memenuhi kriteria undang-undang wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini karena ketentuan hukum pajak di Indonesia menganut self assesment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Oleh karena rendahnya kesadaran WNI sebagai wajib pajak diperlukan sosialisasi yang luas yang dilakukan Ditjen Pajak agar basis wajib pajak bertambah juga penindakan yang efektif terhadap wajib pajak yang nakal, mengingat ketentuan hukum pajak yang sifatnya memaksa (Pasal 23A UUD 1945).

Akibat hukum realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target
Mengenai hal yang terakhir ini, belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengenakan sanksi yang jelas apabila realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Paling jauh, realisasi yang tidak mencapai target ini berdampak pada penerimaan insentif Ditjen Pajak dan tunjangan kerja pegawai di lingkungan Ditjen Pajak.

Dalam Pasal 36D UU KUP menyatakan Ditjen Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBN. Kemudian mengenai tunjangan kerja pegawai di Ditjen Pajak diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Terkait realisasi penerimaan pajak sebesar 67,15 persen dari target penerimaan pajak, besarnya tunjangan tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) huruf e Perpres Nomor 37 Tahun 2015 yang menyatakan jika pejabat Ditjen Pajak hanya memperoleh insentif/ tunjangan sebesar 50 persen pada tahun berikutnya dari besaran yang ada di lampiran Perpres tersebut.

 
Kanalhukum TV