Selasa, 01 September 2015 

Putusan Bonda yang ‘Mengayun’ Bismar

Putusan hakim Bismar Siregar tentang perluasan makna barang dalam Pasal 378 KUHP dipuji dan dikecam. Walau putusan itu akhirnya dibatalkan.


Senin, 8 Agustus 1983. Itulah tarikh yang tertera dalam lembar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Seperti tertulis dalam salinan dokumen putusan, penuntut umum dan terdakwa tak menghadiri sidang. Palu putusan diketuk hakim tunggal Bismar Siregar, ditemani Panitera Pengganti A.R. Nasution. Inilah sekelumit data putusan No. 144/Pid/1983/PT-Mdn yang akhirnya melambungkan nama Bismar ke pusaran perdebatan hukum nasional.
 
Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Ia menyatakan terdakwa MR Sidabutar terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Amar putusan Bismar juga menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, yang berarti 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama. Yang membuat putusan Bismar mencuat adalah analogi alat kelamin perempuan sebagai barang, atau bonda dalam bahasa Tapanuli.
 
Ceritanya, MR Sidabutar dihadapkan ke persidangan karena tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi korban K boru Siahaan. Terdakwa dibawa ke kursi pesakitan dengan tuduhan pertama berbuat cabul dengan orang di bawah umur (Pasal 293 KUHP), dakwaan kedua penipuan (Pasal 378 KUHP), dan dakwaan ketiga membuat perasaan tidak senang (Pasal 335 KUHP). Penuntut umum menggunakan surat dakwaan kumulatif. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul dengan perempuan yang bukan isterinya.
 
Jaksa banding, tetapi tak mengajukan memori banding. Bismar mempertimbangkan dakwaan penuntut umum seharusnya harus dibaca alternatif. Bismar juga menilai Pasal 293 KUHP tak terpenuhi karena saksi korban, K. boru Siahaan, sudah berusia 21 tahun. Karena unsur dakwaan kesatu tak terbuka, Bismar menggunakan Pasal 378. Masalahnya, bagaimana membuktikan unsur keempat ‘menyerahkan barang tertentu’.
 
Di sinilah Bismar melakukan perluasan penafsiran kata ‘barang’; ia termasuk juga jasa. Hubungan senggama antara terdakwa dan saksi korban telah menguntungkan terdakwa, karena itu juga sudah menerima ‘jasa’ dari saksi korban. Hakim Bismar merujuk pada bahasa Tapanuli, daerah asal terdakwa dan saksi korban, yakni bonda yang berarti barang. Dalam bahasa Tapanuli, bonda sering dipakai untuk menyebut kemaluan. Sehingga ketika saksi korban menyerahkan kehormatannya akibat bujuk rayu terdakwa, berarti sama dengan menyerahkan barang.
 
Akibat perdebatan tentang penafsiran barang, putusan ini sering disebut putusan ‘barang’ Bismar. Bismar malah membuat tulisan khusus berjudul ‘Barangnya si Bismar’.  Tak dinyana, putusan ini menimbulkan pro kontra selama bertahun-tahun. Banyak orang mengenal dan mengaitkan Bismar dengan putusan ‘barang’ tersebut.
 
Putusan Bismar tersebut dianggap sebagai peringatan bagi –apa yang disebut Bismar sebagai—‘pria perayu gombal’. Bismar memberi warning kepada setiap laki-laki yang merayu perempuan, dan berkat rayuan itu berhasil menidurinya, tetapi lantas tak mau bertanggung jawab atas perbuatan asusila itu.
 
Namun bukan soal hukuman lebih berat itu yang kemudian memantik polemik. Laporan majalah Fokus edisi 13 Oktober 1981 memuat beragam tanggapan praktisi hukum atas putusan Bismar. Para aktivis bantuan hukum seperti Wayan Sudirta, Todung Mulya Lubis, Abdul Rahman Saleh, dan Teguh Samudera berkomentar positif. “Putusan Bismar ini akan mengerem tindakan para lelaki hidung belang yang biasa memperlakukan wanita sewenang-wenang,” tulis Fokus seperti dikutip dalam buku Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar (jilid 2).
 
Pengacara Ibukota yang diwawancarai Fokus, Rusdi Nurima, menyebut putusan Bismar sangat berani dan berbahaya. Bahaya pertama adalah batasan membuat penafsiran terhadap rumusan undang-undang. Jangan sampai hakim membuat penafsiran tanpa batas. Putusan Bismar dianggap telah menggoyahkan kepastian hukum yang telah ada. Efek lainnya, ada potensi lahirnya kejahatan baru, yakni pemerasan oleh seorang perempuan kepada laki-laki dengan dalih telah digauli dan dijanjikan dinikahi.
 
Namun pukulan paling telak datang dari Gedung Mahkamah Agung (MA). Ketua Muda Pidana MA, Adi Andojo Soetjipto bersuara keras dalam wawancaranya dengan majalah Sinar edisi 30 November 1996. Saat wartawan mengungkapkan bahwa Bismar menyebut putusan itu terobosan  hukum yang baik, Adi Andojo menjawab tegas. “Ditinjau dari segi mana dia mengatakan begitu. Seperti dia mengatakan, bahwa kelamin wanita dikatakan barang, sehingga bisa-bisa menjadi objek penipuan. Itu tidak pakai aturan main. Terlalu jauh dia. Jadi, aksi radiusnya itu ditarik terlalu jauh. Padahal ada aturan main kalau mau menafsirkan”.
 
Tidak hanya bersuara keras. Adi Andojo juga membatalkan putusan Bismar di tingkat kasasi. Kali ini putusan hakim kasasi bertolak belakang dengan banding. MR Sidabutar dibebaskan. Kalimat amar pertamanya juga sangat tegas. “Menyatakan kesalahan terdakwa MR Sidabutar tersebut tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.
 
*****
Memoar Adi Andojo Soetjipto, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir (2007), tak menyinggung sama sekali langkah majelis kasasi membatalkan putusan ‘barang’ Bismar. Adi Andojo salah seorang majelisnya. Tetapi dalam testimoninya untuk peringatan 80 tahun Bismar Siregar, Adi Andojo mengakui telah membatalkan putusan itu. “Meski putusannya sewaktu jadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan pernah saya batalkan, yaitu mengenai ‘alat kelamin wanita yang dianggap sebagai barang’, Pak Bismar yang sudah menjadi da’i tetap selalu ramah terhadap saya”.
 
Rupanya, Bismar juga menyadarkan dirinya untuk tidak berpolemik. “Saya sungguh hormati penilaian beliau, bahwa saya terlalu jauh menarik aksi radius menafsirkan kelamin wanita jadi barang,” tulis Bismar 27 November 1996.
 
Gara-gara putusan itu, Bismar seperti diayun, kadang di atas kadang di bawah. Menyesalkah hakim kelahiran Sipirok itu atas putusannya? Seperti terbaca dalam tulisan yang dibuat 13 tahun pasca putusan, Bismar merasa tak ada yang ganjil dari putusannya. “Saya sampai saat ini merasa putusan, walaupun kemudian dibatalkan Mahkamah Agung, tidak ganjil, bahkan memenuhi tuntutan rasa keadilan sesuai tuntutan keadaan,” tulis Bismar seperti termaktub dalam bukunya Surat-Surat kepada Pemimpin.  
 
Hubungan Adi Andojo dengan Bismar tak hanya dalam kasus putusan ‘barang’ itu. Selaku Ketua Muda MA, Adi Andojo-lah yang melantik Bismar sewaktu diangkat jadi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Bismar bisa menyusul Adi menjadi hakim agung. Bahkan menurut cerita Adi Andojo dalam testimoninya, mereka pernah satu  majelis di Tim Garuda. “Saya sempat dibuat pusing kalau membaca tulisannya yang seperti cakar ayam di atas adviesblad, sehingga sering-sering pendapatnya saya lewati” tulis Adi Andojo, seraya minta maaf.
 
Bismar berpendirian perbedaan pendapat dirinya dengan orang lain mengenai sesuatu hal, termasuk putusan ‘barang’, harus diterima dengan lapang dada. Mungkin saja butuh waktu lama bagi orang untuk menerima argumentasi tentang putusan ‘barang’ itu. Ia membandingkan dengan putusan Arrest listrik di Belanda yang memperluas makna barang: “Bukankah tentang arrest aliran listrik di negeri Belanda juga diterima sebagai barang memerlukan waktu yang cukup lama?”
 
Kanalhukum TV