Senin, 09 November 2015  |  Penulis/Sumber : Kanal Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi NO: 77/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi UU NOMOR 8 TAHUN 2010

Akil Mochtar mengajukan permohonan pengujian sebanyak sembilan pasal dalam UU No: 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)


I. PENGANTAR

Pembahasan terhadap putusan hakim adalah hak warga negara, seperti melalui bedah kasus, eksaminasi putusan, tulisan, pendapat media massa, jurnal ilmiah dan lain-lain. Bedah kasus misalnya, merupakan salah satu langkah positif yang seharusnya menjadi tradisi dalam kerangka mendorong peradilan yang akuntabel, jujur dan adil. Dengan bedah kasus, ada prinsip publisitas dan transparansi putusan hakim yang dapat dinilai oleh publik. Dengan kata lain, bedah kasus sebenarnya dapat dikatakan sebagai bagian dari penilaian terbuka terhadap kinerja hakim dalam memutuskan sebuah perkara, bedah kasus juga menjadi pembanding terhadap putusan hakim dan memperkaya khasanah ilmu hukum.

II. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor: 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar, yang dalam putusannya MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Akil Mochtar mengajukan permohonan pengujian sebanyak sembilan pasal dalam UU No: 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Akil Mochtar menggugat konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95. Fokus pengujian ini menyangkut polemik tentang tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal (korupsi/teroris) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyertainya karena ada frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Selain mempersoalkan tentang tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal, Akil Mochtar juga mempersoalkan legalitas kewenangan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyidik dan menuntut TPPU. Ia meminta MK membatalkan dan meminta tafsir pasal-pasal itu. Penerapan pasal-pasal itu dinilai multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon terutama ketika harta kekayaan yang secara nyata tidak berkaitan dengan korupsi disita dan putusannnya dirampas untuk negara.

Pasal 69 UU TPPU yang menyebutkan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime) memang menjadi isu kontroversial yang selalu mewarnai perdebatan dalam dunia hukum Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Dikarenakan TPPU memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal yang mendahuluinya. Secara logika hukum, bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya dan apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang.

III. ALASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Poin penting pengujian undang-undang dalam putusan MK Nomor: 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar adalah terkait ketentuan pasal 69 UU TPPU yang mengatur bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Dalam hal ini pemohon mempersoalkan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) harus dibuktikan terlebih dahulu, dan apabila tindak pidana asal tidak dapat dibuktikan maka tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan menjadi tidak terbukti.

Selain mengajukan uji materi terhadap pasal 69 UU TPPU, pemohon juga mengajukan uji materi terkait pasal yang memiliki hubungan langsung dengan pasal 69 UU TPPU di atas, yaitu pasal Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95. Pemohon beranggapan bahwa Penerapan pasal-pasal itu dinilai multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon terutama ketika harta kekayaan yang secara nyata tidak berkaitan dengan korupsi disita dan putusannnya dirampas untuk negara.

IV. PASAL-PASAL YANG DIAJUKAN UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal-pasal yang diajukan yaitu:

  1. Pasal 2 ayat (2) UU TPPU
  2. Pasal 3 UU TPPU
  3. Pasal 4 UU TPPU
  4. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU
  5. Pasal 69 UU TPPU
  6. Pasal 76 UU TPPU
  7. Pasal 77 UU TPPU
  8. Pasal 78 ayat (1) UU TPPU
  9. Pasal 95 UU TPPU

  V. PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Tindak Pidana Asal (predicate crime) Tidak Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Pendapat Hukum Atas Pengujian Pasal 69 UU TPPU)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur berupa hasil dari tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Dalam unsur tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU TPPU, dimana pada pasal ini harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU TPPU, dapat diidentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melakukan:

  1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
  2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
  3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
  4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
  5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
  6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.
  7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

 

Ketentuan Pasal 69 UU TPPU menjelaskan secara jelas bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ketentuan pasal ini selalu dipersoalkan oleh beberapa khalayak dan khususnya terdakwa kasus korupsi karena tidak dibuktikannya terlebih dahulu mengenai tindak pidana asalnya, karena dalam substansi pasal 69 UU TPPU apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang.

Dalam putusan MK No: 77/PUU-XII/2014, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pertimbangan hukumnya memaparkan bahwa ketentuan dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Mahkamah apabila pelaku tindak pidana asal meninggal dunia berarti perkaranya gugur yang berakibat si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi tidak diproses secara pidana. Masyarakat tentunya akan melihat dan menilai bahwa seseorang yang secara nyata telah terbukti menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari proses hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.

Pasal 69 UU TPPU secara prinsip diperuntukkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut negara berwenang mengambil alih harta hasil kejahatan tersebut melalui proses acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum (due process of law). Terlebih lagi dalam proses acara pidana tersebut orang yang menguasai yang diduga berasal dari kejahatan tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya, bahwa harta kekayaan yang di bawah kekuasaannya tersebut diperoleh secara sah, dengan demikian secara prinsip pemberlakuan Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 69 UU TPPU tersebut merupakan pasal penegakan supremasi hukum, khususnya pengembalian harta hasil kejahatan yang disamarkan dan disembunyikan asal-usul kejahatan.

Selain itu berdasarkan putusan MK No: 77/PUU-XII/2014, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute For Criminal Justice Reform) menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dan hal ini tidaklah melanggarkan ketentuan konstitusi. Bahwa kejahatan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat tindak pidana asal atau predicate crime offence. Oleh karena itu, TPPU dipandang sebagai follow up crime atau supplementary crime yang diawali dengan adanya predicate offence, meskipun Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam membaca dan memahami ketentuan pasal 69 UU TPPU harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frasa “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

b. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berwenang dan Memiliki Legalitas dalam menyidik dan menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. (Pendapat Hukum Atas Pengujian Pasal 76 UU TPPU)

Dalam uji materi, pemohon juga mengajukan uji materi terkait ketentuan pasa 76 UU TPPU, yang isinya mengatur sebagai berikut:

  • Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
  • Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.
Menurut pandangan Ahli Yunus Husein yang diajukan dipersidangan terkait pengujian pasal 76 UU TPPU menjelaskan bahwa Jaksa penuntut umum bukan saja Jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksanaan Agung, tetapi bisa juga Jaksa penuntut umum yang ada di KPK, dikarenakan selama ini Jaksa KPK juga melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi. Selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perkara yang lahir dari tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) untuk memeriksa perkara pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Selain itu ahli juga menjelaskan, apabila kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa dalam pasal (1). Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (2). Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. (3). Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sehingga berdasarkan ketentuan normatifnya, jaksa-jaksa yang menuntut di KPK itu adalah Jaksa dari Kejaksaan Agung juga, mereka belum berhenti dan Jaksa KPK menuntut untuk kepentingan umum, kepentingan negara sama dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung. Dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 menjelaskan bahwa

Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga perkara. Pertama, perkara korupsi, kedua, perkara TPPU yang berasal dari korupsi, ketiga, perkara lainnya yang dianggap juga perkara tindak pidana korupsi, ketentuan pasal ini mempertegas bahwa Jaksa KPK memiliki kewenangan dan legalitas dalam menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

            Dalam perjalanannya selama ini, Jaksa KPK telah berhasil dalam mengungkap dan menuntuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti dalam kasus Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishak, Ahmad Fatonah, Rubi Rubiandini dan Deviardi, dan kesemua kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan kesemuanya dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari Jaksa KPK.

c. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Pendapat Hukum Atas Pengujian Pasal 77 dan 78 UU TPPU)

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU TPPU yang menjelaskan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan dalam pasal 78 UU TPPU menjelaskan pada ayat (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan pada Ayat (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Terkait dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pemohon maka dalam hal ini pasal 77 dan pasal 78 merupakan bentuk sistem pembuktian terbalik yang berbeda dengan sistem sebelumnya yang sifatnya konvensional. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian terhadap beberapa kasus-kasus tertentu yang memiliki karakteristik dan spesifikasi khusus (certain case). Penerapan beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU hanya digunakan untuk pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 tentang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sedangkan untuk pembuktian unsur-unsur pasalnya yang dimaksud adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU TPPU juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dimana ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Kewajiban tersebut sebenarnya merupakan hak kepada terdakwa untuk dapat melindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya atau kepemilikan pribadinya dari upaya pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan kejahatan, tentu akan dapat dirampas.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi logis beban pembuktian terbalik tidak bersinggungan atau melanggar hak asasi  manusia, terutama mengenai ketentuan hukum acara pidana khususnya, tentang asas praduga tak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri, asas hak untuk diam, hukum pidana materiil serta instrumen hukum internasional. Hal ini dikarenakan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian ini hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku pencucian uang, sehingga titik beratnya hanya untuk memaksimalkan pengembalian harta Negara dari hasil pencucian uang oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

d. Ketentuan Peralihan Untuk Menjamin Kepastian Hukum (Pendapat Hukum Atas Pengujian Pasal 95 dan Pasal 99 UU TPPU)

Pemohon dalam uji materinya menyatakan bahwa Pasal 95 UU TPPU telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda, dalam hal ini menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pertama, menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan sebelum berlakunya UU TPPU dan kedua, menggunakan UU TPPU untuk tindak pidana yang diduga dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang a quo.

Pasal 95 UU TPPU menjelaskan bahwa “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Ahli Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa Pasal 95 UU TPPU ini merupakan pasal mengenai asas keberlakuan atau perubahan Undang-Undang yang harus kita pahami dalam makna yang seperti itu. Sementara mengenai Pasal 99 UU TPPU, sebetulnya ini merupakan pasal yang menegakkan asas nonretroaktif. Dia mengatakan bahwa bagi tindak pidana setelah terjadinya perbuatan setelah dirumuskannya diundangkannya Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang sebelumnya tidak berlaku, yang berlaku adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 depan. Jadi dua-duanya merupakan penegakkan atas norma kepastian hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Sedangkan aturan tambahan adalah aturan yang dirumuskan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya jika ada materi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang perlu ditinjau lagi.

Secara normatif, aturan peralihan dapat kita temukan dalam  Butir 127 Lampiran UU 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

  1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  2. menjamin kepastian hukum;
  3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan putusan MK dan pendapat hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

  1. Dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 UU TPPU. Selain itu UU TPPU juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
  2. Dalam melaksanakan penuntutan, Jaksa KPK memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang.
  3. Pembuktian terbalik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pembuktian terbalik dalam UU TPPU hanya digunakan untuk pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 tentang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sedangkan untuk pembuktian unsur-unsur pasalnya yang dimaksud adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya.
  4. Ketentuan peralihan yang terdapat dalam pasal 95 UU TPPU tidaklah menyebabkan pemahaman yang multitafsir, tetapi untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum ketika ada peralihan Undang-Undang.
 
Kanalhukum TV