Rabu, 08 Maret 2017
Admin

Diskusi Panel “Quo Vadis KPPU dalam Revisi UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”


Jakarta, 6 Maret 2017. Kanal Hukum bekejasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Firmansyah and Co., menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Quo Vadis KPPU dalam Revisi UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” bertempat di auditorium Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (UIJ).

Diskusi panel ini merupakan rangkaian program Serial Hukum dan Bisnis Kanal Hukum dan program Kanal Hukum Goes To Campus.

Dasar pemikiran dari tema yang diangkat adalah terkait isu strategis tentang harus seberapa kuatkah penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Revisi UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Acara diskusi ini dimulai pada pukul 09.00  – 12.00 WIB yang dihadiri 150 orang peserta dan undangan.

Acara diskusi dipandu oleh Rahman Fajriansyah Pimpinan Umum Kanal Hukum.

Para panelis terdiri dari KPPU, angota DPR RI, APINDO, Akademisi, dan ekonom, sebagai berikut:R. Kurnia Sya’ranie, SH., MH. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Misbakhun, SE., M.H., Anggota DPR RI, Dr. Enny Sri Hartati Direktur INDEF, Krissantono, Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Nur Aida, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

R. Kurnia Sya'ranie Komisioner KPPU

Dalam pengantarnya panelis pertama
, Komisioner KPPU, R. Kurnia Sya’ranie, SH., MH,. menyampaikan sebagai berikut:

Putusan atau apa yang dilakukan oleh KPPU bukanlah pro justisia. Bagi yang keberatan dengan apa yang diputuskan KPPU diberikan jalur ke pengadilan.

“Bagi yang masih keberatan, diberikan jalur agar bisa ke pengadilan, bahkan KPPU juga disitu bisa sebagai pihak, ini menunjukan sebetulnya bahwa yang dilakukan KPPU itu bukan pro justisia,” kata  R. Kurnia Sya’ranie.

Menurutnya, kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, antara lain yaitu, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, melakukan analisa terhada merger, penegakan hukum, membuat pedoman dan analisa perjanjian kemitraan.

Saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerinta sifatnya tidak bundling, yaitu apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak kepada persaingan usaha tidak sehat.

“Kami sudah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah lebih ari 300 saran”, kata R. Kurnia Sya’ranie, Menurutnya, saran dan pertimbangan itu ada yang diikuti dan ada juga yang tidak.

Pertama kalinya saran dan pertimbangan kepada pemerintah adalah agar dibukannya penerbangan yang pada waktu itu hanya terdapat tiga maskapai saja (Garuda, Merpati dan Buraq/Mandala).

“KPPU mengusulkan kepada Menhub - sambil memberikan gambaran penerbangan di negara-negara lain -  dengan maksud agar pelaku-pelaku usaha kecil di daerah bisa mendekati Jakarta atau akses pasar lain, dan itu disetujui”, kata  R. Kurnia Sya’ranie.

Saran dan pertimbangan yang terakhir adalah kepada Gubernur DKI dimana KPPU menyarankan agar teknologi pemantauan kendaraan dibuka, tidak hanya mengandalkan ERP saja,

“KPPU mempelajari dan membandingkan dengan negara-negara lain, ternyata Singapura telah menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dan lebih murah, sehingga kami menyarankan agar dibuka saja agar ada persaingan”, jelas R. Kurnia Sya’ranie.

Saran dan pertimbangan merupakan fungsi yang penting bagi KPPU terkat persaingan usaha. “ Alhamdulillah, saran itu diikuti, akhirnya sekarang siapapun harus tender untuk ikut mengisi,” kata R. Kurnia Sya’ranie.

Tugas dan kewenangan lainnya adalah  melakukan analisa terhadap merger. Analisa merger yang saat ini dianut masih berupa post notification. Sementara di negara-negara lain sudah menganut pre notification.

Post notification itu ibarat padi jadi bubur jika mengharapkan kembali dari awal, berbeda dengan pre notification, jika pelaku usaha sudah due diligence mereka bisa meminta advokasi atau saran dari KPPU”, terang R. Kurnia Sya’ranie.

Sementara tugas dan kewenangan penegakan hukum, yang menurut R. Kurnia Sya’ranie, merupakan yang paling disorot dari KPPU.

“Saya setuju sekali maksud dari hukum harus ada manfaat, kepastian hukum, dan keadilan, dan itu pasti ada dalam pertimbangan KPPU , termasuk dalam perkara terakhir yaitu kasus Yamaha dan Honda, bagaimana pertumbuhan industri motor itu sesungguhnya,” ungkap R. Kurnia Sya’ranie.

Menurutnya,  sangat menyedihkan, Indonesia merupakan 70 %  pasar motor Yamaha diantara cabang-cabang motor Yamaha di negara-negara lainnya, namun tidak ada transfer teknologi.

“Yang diberikan itu hanya yang berkaitan dengan varian, bahkan design harus mendapat persetujuan terlebih dahulu,” ungkap R. Kurnia Sya’ranie.

Dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah ingin membuat atau melakukan evaluasi peraturan-peraturan, KPPU sudah menyiapkan tool berupa competition teknis yang sudah diserahkan ke pemerintah melalui menko perekonomian.

Selanjutnya menurut R. Kurnia Sya’ranie, KPPU diberikan kewenangan untuk menganalisa atau memonitor perjanjian-perjanjian perusahaan di dalam kemitraan. Polanya sudah ada dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Meski aturan pelaksana (PP) baru turun tahun 2015 KPPU sudah mempersiapkan dua peraturan komisi (Perkom).


Dr. Enny Sri Hartati Direktur INDEF


Panelis Kedua
Direktur INDEF Dr. Enny Sri Hartati mengatakan praktik dominasi usaha tidak selalu disebabkan oleh pelaku usaha tersebut  namun ada yang diakibatkan karena  memanfaatkan celah dari regulasi pemerintah.

Enny mencontohkan, dalam kasus Yamaha dan Honda, terdapat ruang yang terbuka dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimanfaatan. Aturan itu berupa diperbolehkannya asuransi untuk melayani hanya merk tertentu ditengah sebagian besar masyarakat membeli motor melalui cara kredit.

“Ketika afiliasi asuransi dan  leasing tadi mampu meberikan kemudahan kredit, maka masyarakat lebih memilih merk yang lebih mahal tadi, sementara merk yang lain sebenarnya lebih murah. Akibatnya adalah terjadi penguasaan market share oleh dua merek tersebut,”  ungkap Enny saat jadi panelis dalam acara Diskusi Panel Serial Hukum Bisnis Kanal Hukum dengan tema “Quo Vadis KPPU dalam Revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” di Universitas Islam Djakarta, Senin (06/03).

Demikian juga halnya dalam kasus ayam, dimana kebijakan pemerintah yang menginstruksikan 12 perusahaan pembibitan unggas melakukan apkir dini indukan ayam (parent stock).

 “Setau saya dulu, kasus itu adalah amanat dari kebijakan pemerintah, nah bagaimana mungkin sebuah entitas bisnis yang melaksanakan kebijakan pemerintah kena jeratan pasal persaingan usaha tidak sehat, misalnya,” kata Enny.

Oleh karena itu, Revisi UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang berjalan di DPR haruslah dikembalikan pada cita-cita menegakan amanat pasal 33 UUD 1945. Bagaimana semua pelaku usaha di republik ini memiliki peluang dan keadilan yang sama.

“Sebenarnya cita-cita kita dahulu untuk membuat UU ini apa? UU ini dibuat untuk menegakan pasal 33 UUD 1945”, kata Enny.

Namun faktanya masih ada entitas bisnis yang menguasai secara keseluruhan dari barang mentah sampai distribusi dan pemasaran tidak tersentuh KPPU.

“Ini di depan mata, bagaimana sebuah dominasi usaha, dari hulu ke hilir, tidak hanya mendominasi di sektor produksi saja tetapi sekaligus dalam hal pemasarannya, tidak perna tersentuh oleh KPPU karena memang sulit sekali membuktikannya,” kata Enny.

Demikia juga fakta bahwa ada usaha ritel (minimarket) tertentu yang begitu tersebar dimana-mana dan menghabisi usaha kecil.

“Ritel itu seperti lintah, yang menghabisi usaha-usaha mikro dan kecil kita, dan semuanya dibiarkan sampai hari ini,” ujar Enny geram.

Untuk itu Revisi UU Persaingan Usaha  fokus dan arahnya harus betul-betul untuk keadilan dan menciptakan perekonomian yang efisien dan produktif.   

Adalah fakta bahwa di dalam struktur perekonomian Indonesia terbesar adalah UMKM yang memiliki hak hidup yang sama dan sebagai sokoguru perekonomian.


M. Misbakhun, SE., MH. Panelis Diskusi Panel Hukum dan Bisnis Kanal Hukum

Panelis ketiga  
Anggota DPR RI Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, SH., MH, mengatakan Indonesia perlu KPPU yang kuat dalam rangka demokrasi ekonomi untuk mewujudkan efisiensi ekonomi. Alasannya Indonesia harus mampu melewat tantangan middle income trap dan bonus demography yang akan dihadapi di depan.

“Demokrasi ekonomi adalah cara bagaimana kita maju dalam menghadapi middle income trap dan bonus demography. Jika tidak dilewati dan dimanfaakan dengan baik maka Indonesia akan menjadi negara middle income yang tidak naik kelas akibat ekonomi yang tidak efisien”,  kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, efisiensi ekonomi dan persaingan usaha yang sehat harus tujuannya adalah kesejahteraan yang menguntungkan rakyat sebagai menjadi konsumen.

“ Tujuan efisiensi ekonomi adalah kesejahteraan, bagaimana konsumen dan masyarakat diuntungkan”, kata Misbakhun.

Namun demikian cara menangani ketidakefisienan tidak boleh dilakukan denga cara-cara yang tidak efisien juga.

Selain itu menurut Misbakhun, diperlukan pendefinisian ulang apa yang dimaksud dengan kartel yang tidak sehat. Hal itu terkait dengan adanya entitas usaha yang tidak mau menurunkan tariff dengan alasan merasa lebih lama berinvestasi dibanding yang lain.

“Menurut saya perlu didefinisikan ulang apa yang disebut kartel yang tidak sehat? Apa itu yang disebut struktur pasar yang inefisien dan distorsif yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat itu? Monopolinya apa yang masuk dalam tuntutan ranah KPPU?”, tegas Misbakhun.

UU Persaingan usaha lahir dari semangat reformasi sistem ketatanegaraan yang harus diimbangi oleh demokrasi ekonomi.

“Kita sudah mereformasi politik, kita bangun demokrasi politik, namun membangun demokrasi politik saja tanpa demokrasi ekonomi akan mengakibatkan ketimpangan sistem yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah lahirnya KPPU ini”, ungkap Misbakhun.

Dengan adanya demokrasi ekonomi setiap orang dapat besaing secara sehat dan merasa dilindungi oleh UU.

“Orang bisa berkompetisi secara sehat, yang kecil merasa bisa berkompetisi karena dilindungi oleh UU dari praktek-praktek bisnis tidak sehat dan kemudian ada penyelenggara sebagai hakim yang adil, aktif dan netral terhadap posisi persaingan ini”, terang Misbakhun.

Tujuan adanya lembaga KPPU adalah untuk melindungi rakyat, konsumen dari praktik usaha yang  tidak efisien.

“Jangan sampai rakyat sebagai konsumen ini menerima harga dari sistem yang tidak efisien dan ekonomis.”, pungkas Misbakhun.  


Krissantono Ketua GPPUI APINDO Panelis Serial Hukum Bisnis Kanal Hukum

Panelis keempat
Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Krissantono, mengatakan APINDO mendukung penguatan KPPU dalam Revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tengah bergulir di DPR. Namun dirinya berharap revisi UU tersebut semangatnya jangan untuk menghukum semata.

 “Kami setuju seratus persen, bahkan seribu persen setuju adanya revisi,” tutur Krissantono.

Menurut Krissantono, muncul kesan diantara pengusaha semangat revisi UU Persaingan usaha adalah semangat menghukum. Padahal yang harus dikedepankan adalah semangat memelihara keseimbangan setiap ukuran usaha agar tidak terjadi pemusatan-pemusatan ekonomi.

“Pengusaha setuju KPPU menyoroti agar tidak terjadi pemusatan-pemusatan ekonomi, namun semangatnya tidak menghukum,” kata Krissantono.

Terdapat beberapa alasan, mengapa semangat revisi UU Persaingan Usaha itu terkesan lebih kepada semangat untuk menghukum. Contohnya soal sanksi denda sebesar 30 % dari omzet.

Apindo keberatan tentang poin revisi terkait sanksi denda sebesar 30 % dari omzet karena denda maksimal dalam UU sekarang sebesar 25 miliar dianggap kecil.

“Sanksi denda maksimal 30% dari omzet, karena yang 25 miliar itu dianggap kecil, betul 25 miliar kecil, tapi masalahnya bukan 25 miliarnya tetapi nama baik perusahaan, yang hancur melebihi 25 miliar”, ungkap Krissantono.

Apindo berharap agar iklim investasi tetap terjaga dengan baik, menyusul soal revisi UU persaingan usaha. Jangan sampai iklim investasi rusak karena adanya kekhawatiran yang membuat investor berfikir untuk mengalihkan investasinya ke negara lain.

Terkait besarnya sanksi denda itu, APINDO memberikan masukan bukan maksimal 30 % dari omzet tetapi diambil dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang dilanggar.

“Katakanlah keuntungan dari kegiatan yang dilanggar sebesar 100, maka sanksinya bisa sampai dua kali lipatnya, bukan 30 % dari omzet,” terang Krissantono.

Dirinya mencontohkan, jika hal itu terjadi pada sektor perbankan. Bank yang dikenakan sanksi denda 30 % dari omzet, sementara 30 % itu adalah uang nasabah maka perbankan akan bangkrut.

Selain itu yang menjadi keberatan pengusaha adalah kewajiban untuk membayar sanksi sebesar 2 triliun di depan jika diduga melanggar oleh KPPU, dimana sebelumnya denda dibayarkan setelah ada putusan tetap.

Apindo dalam kesempatan diskusi panel itu juga menyoroti soal bagaimana jika “pengaturan” yang dilarang oleh KPPU sejatinya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah apa yang terjadi pada kasus ayam yang diputus oleh KPPU lalu.

Kemudian yang menjadi kekhawatiran dari pengusaha adalah kewenangan yang dimilki KPPU sekarang berupa penyidikan, penuntutan dan pengadilan berpotensi “abuse of power”.  Pengusaha berharap kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebatas memeriksa dan menuntut tetapi tidak samapai kewenangan untuk mengadili.

“Silahkan saja KPPU memeriksa kita, menuntut kita, namun kalau tiga kewenangan (memeriksa, menuntut, dan memutus) dalam satu tangan, ini kecendrungannya abuse of power”, tegas Krissantono.

Selanjutnya masih ada rumusan-rumusan yang tidak sesuai dengan persaingan usaha yang tidak sehat yang dianggap bersifat karet yang disoroti APINDO dalam Revisi UU No 5 Tahun 1999. Rumusan-rumusan karet itu seharusnya diserahkan bukan kepada KPPU tetapi diserahkan kepada pemerintah melalui aturan turunan dari UU yaitu peraturan pemerintah.

Proses Revisi UU No 5 Tahun 1999 yang masih berjalan di DPR diharapkan masih mendengar suara pengusaha. Yang harus dihindari adalah seolah ada kesan pengusaha tidak setuju dengan revisi.

Alasannnya UU Persaingan usaha yang lahir Tahun 1999, saat itu dinilai dibuat tergesa-gesa sehingga disana-sini masih ada kekurangan.

“Kita akui sajalah, karena pada waktu itu adalah yang terpenting semangat reformasi tahun 1999 untuk demokrasi politik dan ekonomi.”kata Krissantono.

Namun demikian, revisi yang diharapkan itu haruslah komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka demokrasi ekonomi.

“Menurut kami revisi itu harus komprehensif, menyeluruh, mau dibawa kemana revisinya. Kita jangan melupakan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar,”kata Krissantono.

Dalam demokrasi ekonomi harus tercipta keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil.

“Keseimbangangan antara usaha besar, menengah, dan kecil adalah tugas pemerintah dan kita semua, dan harus menjadi perhatian KPPU,” pungkas Krissantono.


Panelis Kelima adalah Nur Aida, SH., MH.

Nur Aida, SH. MH., Dosen Hukum Universitas Islam Djakarta (UIJ) dalam Diskusi Panel Serial Hukum Bisnis Kanal Hukum