Senin, 31 Agustus 2015
Admin


KPK meluncurkan Program Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2015. Dalam siaran pers KPK yang diterima hukumonline, Senin (31/8) disebutkan, program ini bertujuan agar penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2015 nanti berlangsung jujur, adil dan transparan.

Perhelatan Pilkada serentak sendiri akan dilakukan di 269 daerah, dengan rincian pemilihan gubernur sebanyak 9 daerah dan 269 pemilihan Bupati/Walikota. Setelah meluncurkan program ini, KPK akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi di sembilan provinsi dan dua kabupaten/kota.

Antara lain, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggandeng KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini akan menyentuh seluruh elemen. Tujuannya, agar dapat dibentuk calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada yang berintegritas.

Dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan deklarasi Pilkada berintegritas, sosialisasi publik Pilkada berintegritas serta sosialisasi partai politik berintegritas. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai penting kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pilkada sangat rentan tersangkut politik uang. “KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas,” katanya. Untuk diketahui, data KPK menyebutkan, ada 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. “Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin,” tambah Adnan.

Rangkaian kegiatan ini, lanjut Adnan, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas sehingga terwujudnya seluruh Pilkada yang berintegritas. “Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia,” katanya. Untuk memuluskan Pilkada yang berintegritas itu, KPK meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan politik uang, terutama di masa kampanye seperti saat ini.“Kami harap masyarakat melaporkannya secara akurat. Selain itu, kami juga buat 'vcd' mengenai apa yang kami bahas saat ini dan dibagikan ke para pemangku kepentingan di daerah agar mengerti Pilkada yang berintegritas,” kata dia. Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Daniel Zuhron menuturkan dengan adanya Program Pilkada Berintegritas yang diluncurkan KPK bersama Bawaslu dan KPU ini menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang mengontrol keberlangsungan Pilkada serentak ini. Oleh sebab itu, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegrits sebagai pemimpin. “Pilkada tidak lepas dari kontrol. Soal pemilunya iya, soal tindak pidana korupsinya juga iya,” tutup Daniel.