Rabu, 09 Agustus 2017
Admin

Disiplin F. Manao (56 tahun) Humas DPP Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang juga merupakan seorang Hakim Tinggi PTUN menjalani Sidang Promosi Doktor


(BANDUNG - KANAL HUKUM) Disiplin F. Manao (56 tahun) Humas DPP Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang juga merupakan seorang Hakim Tinggi PTTUN Medan menjalani Sidang Promosi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sidang ini dalam rangka diperolehnya Gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Disertasi yang berjudul : "Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi", di Aula - Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Merdeka No. 30, Bandung, Sabtu (29/7/2017).

Dalam disertasinya Disiplin F. Manao menyelidiki tentang menciptakan good governance and clean goverment melalui pendayagunaan pejabat pemerintah serta penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi pemerintahan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.



Dalam sidang ini yang bertindak sebagai tim penguji dalam sidang promosi doktor ini diantaranya adalah: 
Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., M.H., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Selain itu sidang tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Kamar TUN MA Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Kamar Militer Mayjen (Purn) Timur P. Manurung, SH., M.M., Dr. H. Yulius, SH., MH., Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., M.Hum., Maruap M. Pasaribu, SH., M.Hum dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH masing-masing juga sebagai penguji dari hadirin


Berdasarkan disertasinya terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan sebagai berikut :

A. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) dilakukan dengan ikhtiar;
    1. Menciptakan atau mencari kepemimpinan yang transparan, akuntabel, kreatif, inovatif dan menegakan supremasi hukum berdasarkan tujuan hukum yaitu adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan
        kemanfaatan hukum;
    2. Menguatkan, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang berorientasi tidak hanya pada output pada kemanfaatan (outcome) dilakukan secara optimal
        berdasarkan prinsip good governance and clean goverment;
    3. Menguatkan dan mengembangkan peran partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

B. Penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi pemerintahan dihubungkan dengan tindak pidana korups
    1. Memperjelas aspek mateeriil, mengenai substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi;

    2. Dari aspek formil mengenai :
        a. tata caranya dilakukan dengan tahapan. Pertama, dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi (UU AP). Kedua, apabila terbukti pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang
            ditindak lanjuti dengan hukum pidana (UU Tipikor); dan
        b. Pembentukan atau penyusunan UU AP tidak terjadi harmonisasi dengan UU Tipikor terutama terkait dengan Pasal 21 ayat (1) dan terkait dengan kriteria "penyalahgunaan wewenang" dan "sewenang-wenang".
            Sementara itu, dalam kerangka hukum pidana, kriteria yang membatasi kewenangan pejabat pemerintahan berupa unsur wederrechtlijkheid dan "menyalahgunakan wewenang".
        c. dari aspek penegakan hukum telah terjadi pergeseran kewenangan dari pidana ke kewenangan administrasi. Implikasinya hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (primum remedium) dalam
            pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan.
        d. Dari segi norma belum ada pengaturan (lemteem in het rechts) yang jelas dan tuntas setelah seorang pejabat membayar kerugian negara sebagai tanggungjawab seorang pejabat dari segi pidana



Selain itu, dalam disertasi tersebut juga memberikan rekomendasi diantaranya :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat roadmap mengenai perwujudan good governance, clean goverment dan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dikaitkan dengan pencegahan dan
    pemberantasan korupsi yang harus sejalan dengan tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu secara bersama-sama membuat revisi dan mengatur kembali (legelferenda) khususnya Pasal 21 UU AP, agar sesuai dengan pokok pikiran UU AP sebagaimana yang
    tercantum dalam batan tubuh mengenai kepastian hukum berkeadilan dan bermanfaat bagi pejabat pemerintah dan masyarakat serta terciptanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dibidang
    administrasi dan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang Disertasi Terbuka tersebut, dihadiri juga Is Sudaryono, SH., MH; Direktur Jenderal Badilmiltun Dr. Mulyono, SH., SIP., MH; Ketua dan Wakil Ketua PTTUN Medan; Ketua PT. Jawa Barat dan Ibu Sekretaris Setjen Badimilrun dan Rekan-rekan Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama serta Undangan dari Alumni dan teman-teman asal Nias.