Selasa, 01 September 2015
Admin

Event ABC akan dilakukan pada tanggal 01 Desember 2015 s/d 05 Desember 2015 di Universitas Indonesia


Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah menyerahkan delapan nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Delapan capim tersebut telah dinyatakan lolos seleksi pendaftaran, makalah, profile assessment, wawancara dan tes kesehatan.
“Dari tahapan-tahapan seleksi, pendaftaran, makalah, profile assessment, wawancara, tes kesehatan, telah diserahkan pada saya delapan calon," kata Jokowi usai menerima Pansel KPK di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/9).
Jokowi mengungkapkan, delapan nama tersebut telah diseleksi berdasarkan intergitas, kompetensi, kepemimipinan (leadership), independensi dan juga pengalaman yang berkaitan. Menurutnya, delapan capim tersebut dibagi menjadi empat bidang, yakni berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen, supervisi dan monitoring.

Ia merinci, untuk bidang pencegahan adalah Saut Situmorang (staf ahli kepala BIN) dan Surya Chandra (Direktur Trade Union Center dan Dosen Unika). Bidang penindakan adalah Alexander Marwata (Hakim ad hoc Tipikor) dan Basaria Panjaitan (Polri). Sedangkan bidang manajemen adalah Agus Rahardjo (mantan Kepala LKPP) dan Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja sama Antar Komisi dan Instansi KPK).
Sementara untuk bidang supervisi dan momitoring adalah Johan Budi SP (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK) dan Laode Muhammad Syarif (Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Govermance Reform in Indonesia).
Jokowi mengatakan, delapan nama capim ini akan segera diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). “Segera saya siapkan suratnya,” katanya.

Ketua Pansel Capim KPK Destry Damayanti mengatakan, delapan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi adalah calon yang tidak memiliki catatan kriminal. Menurutnya, pansel tida bisa menjamin delapan capim tersebut telah bebad dari kasus korupsi apa tidak.
“Pansel tidak bisa menjamin seperti itu, tapi paling tidak apa yang kami pilih itu adalah nama yang memang tidak ada catatan-catatan kriminalnya. Jaminan kami adalah berdasarkan laporan atau pun catatan-catatan yang kami terima hingga kemarin (Senin 31/8),” kata Destry sebagaimana dilansir laman resmi Setkab.
Terkait pembagian empat bidang bagi delapan capim yang lolos seleksi, Destry mengatakan, karena pansel menganggap empat hal itu menjadi sangat penting untuk KPK ke depan. Hal ini wajib tumbuh bersama-sama dan kuat secara bersama. Meski begitu, lanjutnya, DPR punya hak untuk tidak melihat empat bidang tersebut.
“Dasarnya kami melakukan usulan setelah me-mapping tantangan KPK ke depan dan juga berdasarkan wewenang KPK sesuai dengan UU KPK itu sendiri,” tegas Destry.
Menurut Destry, dalam penentuan meloloskan delapan nama tersebut, ada tiga faktor yang jadi perhatian pansel. Yakni, hasil wawancara, hasil tes kesehatan fisik dan jiwa, dan masukan-masukan dari lembaga-lembaga yang memang melakukan penelusuran rekam jejak.

Mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, BIN, Kementerian Keuangan, dan lembaga masyarakat/dari masyarakat yang dalam hal ini dikoordinir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketiga faktor tersebut kemudian digabung dengan lima faktor lain, integritas, kompetensi, leadership, independensi dan pengalaman kerja.
“Semuanya itu akhirnya kami gabung sehingga keluarlah delapan nama tersebut,” jelas Destry.
Anggota Pansel Yenti Garnasih menambahkan, setelah diserahkan ke DPR, maka maksimal dalam tiga bulan DPR sudah harus memutuskan. “Pasal 32 UU KPK menyatakan bahwa DPR wajib memilih lima dari yang diberikan, (termasuk Robby Arya Brata dan M Busyro Muqoddas, red). Ini ada 10. Jadi lima, di mana nanti satu sebagai ketua dan yang empat dengan sendirinya sebagai wakil ketua,” pungkasnya.