Jum`at, 20 Januari 2017  |  Penulis/Sumber : Sean Matthew, S.H.*

Analisis Terhadap Pengaturan Hukum Hak Merek Yang Dijaminkan Melalui Mekanisme Fidusia

"Seluruh lingkup HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan ..."


Pendahuluan


Hukum Perdata seperti diketahui dibagi menjadi 4, yaitu; Hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan dan hukum warisan. Dalam pengertiannya, Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan - hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban  orang itu, dinilai dengan uang.[1]

 

Maka dari itu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi penting dan substansial untuk dijamin kepastian hukumnya. Hukum Kekayaan memiliki makna yang luas juga karena mencakup hubungan hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban apapun yang dapat dinilai dengan uang. Kepentingan ekonomi atau uang merupakan hal mendasar untuk keberlangsungan hidup seseorang atau bahkan suatu masyarakat. Terdapat berbagai macam modal yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang, misalnya; keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan, tanah untuk disewakan, uang dan sebagainya.


Dalam perkembangannya, masyarakat juga memiliki banyak perkembangan baik dalam kebutuhan maupun modal untuk mendapatkan uang. Bahkan nilai tukar yang paling umum seperti uang juga dapat berubah misalnya pada era internet sekarang data atau informasi juga dapat menjadi suatu nilai tukar.[2] Begitu juga dengan modal - modal yang berkembang di masyarakat juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.


Tujuan Hukum salah satunya ialah mengakomodasi kepentingan dari masyarakat dan juga menjamin kepastian hukum dari masyarakatnya untuk menghindari perselesihan atau untuk memutus jika adanya suatu sengketa. Maka dari itu hukum harus bersifat dinamis untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tetap dapat memenuhi tujuan Hukum termasuk modal masyarakat untuk mendapatkan kepentingan ekonomi untuk keberlangsungan hidup.


Menurut Kotler beberapa modal yang menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa ialah pertama: Natural Capital ( modal alami ) ; air, tanah, kayu, mineral dan sebagainya, kedua: Physical Capital ( modal fisik ) ; Mesin, bangunan, pabrik, fasilitas publik lainnya, ketiga: Human Capital ( modal insani ) ; nilai produktif manusia, Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) dan keempat: Social Capital ( modal sosial ): nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk dalam masyarakat.[3]


Perlindungan Hak kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam modal seseorang dan / atau kelompok untuk membuat suatu usaha atau mencari suatu keuntungan selain dari modal ekonomi dan sumber daya alam yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Kotler, HKI ialah merupakan suatu Modal Insani ( Human Capital ) yang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa selain itu juga dalam dunia Internasional HKI sudah memiliki mekanisme dimana HKI dilindungi bahkan bukan hanya dilindungi dari perspektif yuridis dimana perlindungan hanya diberikan hanya kepastian hukum mengenai kepemilikan haknya saja namun juga HKI dapat dijaminkan sebagai agunan ( collateral ) kredit  di perbankan Internasional. Seperti yang dibahas pada tanggal tahun 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 United Nations Commission on International Trade Law ( UNCITRAL ) Working Group VI on Security Interest di New York, membahas materi Security Interest in Intellectual Property Rights ( hak jaminan dalam kekayaan intelektual ) akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara Internasional.[4]

               

Dalam organisasi Internasional telah dikenal Organisasi Multilateral yang berhubungan dengan HKI yaitu; TRIP’s ( Trade Related Intellectual Rights ) dan WIPO ( World Intellectual Property Rights ) Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut bergabung dalam kedua Organisasi Internasional yang mengurus khusus tentang Hak atas Kekayaan Intelektual seperti yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO dan Keppres No. 19 Tahun 1997 yang mana menjadi dasar hukum bahwa Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan penyelarasan atau penyesuaian yang mana menerima atau membuat suatu regulasi yang mengatur bahwa suatu kepemilikan HKI dapat menjadi Agunan kredit dalam perbankan di Indonesia karena telah ikut meratifikasi Organisasi Internasional yang telah mengatur mengenai HKI.[5]



Alasan HKI menjadi penting untuk diberikan pemberian hak dan perlindungan hukum ialah sesuai dengan konsep dasar HKI yaitu karena pemilik hak sudah berkorban dan mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya untuk menghasilkan suatu karya. Maka, ia dapat menggunakan haknya untuk kepentingannya sendiri baik sebagai aset atau mengalihkannya pada pihak lain secara sosial ( hibah, wasiat ) atau komersial ( Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Penyerahan, dan perjanjian lain ); dan diberi perlindungan dari pemakaian hak oleh pihak lain tanpa ijin.[6]



Maka dari itu modal insani yang begitu penting karena telah mencurahkan segala hal yang perlu untuk dicurahkan perlu untuk dihargai dengan diberikan perlindungan hukum namun sebenarnya hal tersebut masih perlu untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif HKI dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama di Indonesia dimana pelaku usaha yang dapat membuat suatu inovasi ataupun invensi yang masih memerlukan modal ekonomi yang besar dapat dibantu untuk mendapatkan akses terhadap modal tersebut dari perbankan di Indonesia yang tentu saja memerlukan suatu regulasi untuk melandasi mekanisme penjaminan dari peminjaman atau kredit tersebut. Regulasi mengenai agunan ataupun jaminan kredit di Indonesia melalui bank sentral belum mengatur mengenai mekanisme dimana suatu HKI dapat menjaminan jaminan yang membuat belum dilaksanakannya sistem mekanisme tersebut padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa HKI yang dipengaruhi oleh unsur Internasional karena HKI mulai menjadi komoditi perdagangan internasional setelah Putaran Uruguay 1994 melahirkan lembaga perdagangan internasional yaitu WTO ( World Trade Organization ) khususnya di bidang kekayaan intelektual yang diakomodasi dalam TRIP’s seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya.[7]



Setelah pemahaman bahwa HKI memegang peranan penting yang merupakan salah satu faktor kesejahteraan suatu bangsa dengan kaitannya bahwa Internasional yang berpengaruh dalam regulasi terkait dengan HKI maka perlu adanya akomodasi kepada HKI untuk lebih optimal dengan adanya suatu mekanisme yang mengatur mengenai HKI sebagai agunan maka peneliti lebih dahulu membuat suatu identifikasi bahwa HKI ialah Benda yang bergerak tidak berwujud untuk menentukan bentuk jaminan yang sesuai dengan sifat kebendaan dari HKI tersebut.



Alasan berikutnya suatu HKI perlu untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum ialah karena HKI juga memiliki nilai ekonomi. Maka sudah sesuai dengan pembagian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Prof. Subekti mengenai segala hubungan hukum yang memiliki nilai uang atau setidaknya dapat diukur dengan uang. Setiap HKI memiliki nilai ekonomi karena dari tujuannya seseorang yang telah mencurahkan suatu buah pikir, waktu, modal lainnya dan sebagainya dengan tujuan untuk membuat suatu produk HKI yang pada akhirnya akan menjadi modal untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan ekonomi.



HKI perlu diketahui bahwa termasuk benda bergerak berupa hak karena telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan benda yang berupa hak. Seperti yang diuraikan sebagai berikut; Hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.



Menurut Hukum Perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan.[8] Hak yang memiliki sifat kebendaan tersebut disebut dengan Hak Kebendaan dan diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata yaitu pada pasal 499 KUHPerdata adalah dasar hukum atas hak kebendaan yang dapat dikuasai dengan hak miliki. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan kebendaan dapat berupa barang, jasa atau hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Setelah itu HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang contohnya ialah; Hak merek, hak milik, hak paten dan lain-lain.[9]

 

Pengaturan Hukum Pemberian Jaminan HKI Dengan Mekanisme Fidusia


Karena HKI merupakan benda bergerak tidak berwujud berupa hak maka HKI dapat dijaminkan sesuai dengan benda bergerak yang lain walaupun dengan sedikit penyesuaian. Jaminan yang sesuai dengan HKI sebagai agunan kredit perbankan maka Jaminan yang sesuai ialah Jaminan Fidusia. Dimana Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerkan yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.[10]

 

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan lembaga gadai yang paling utama adalah benda yang dijaminkan harus diserahkan kepada penerima gadai padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai.[11]


Hak Merek Sebagai Jaminan Fidusia


Setelah penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya telah jelas bahwa dimungkinkan baik perspektif teoritis perdata untuk unsur kebendaan terkait dengan bentuk jaminan untuk agunan kredit perbankan, Internasional dalam ratifikasi organisasi Internasional terkait pembahasan dan pembentukan konvensi bahwa HKI dapat menjadi sumber pembiayaan atau agunan ( Collateral ). Dan setelah mengetahui suatu konsep dasar HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, tentunya seluruh lingkup HKI seharusnya dapat dijadikan jaminan, baik itu Hak Cipta, Desain Industri, Paten, dll. Namun pada kenyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat pengaturan tegas bahwa HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Dan sejauh ini, produk HKI yang dapat dijadikan sebagai jaminan baru Hak Cipta saja.[12] Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia" .

 

Setelah disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa Hukum harus menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Maka seharusnya HKI secara keseluruhan dapat dijaminkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hak Cipta telah dapat dijaminkan seperti yang dikatakan dalam pasal 16 ayat ( 1 ) UU Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya masyarakat juga membutuhkan HKI yang lain seperti misalnya Hak Merek untuk dapat dijaminkan dengan maksud untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki modal demi memenuhi kepentingan ekonomi.



Terdapat perbedaan mendasar mengenai Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri yang bersifat rigid dan tidak tergerus oleh waktu, terkecuali adanya masa perlindungan hak kekayaan intelektual ( HKI ) yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu.[13] Namun dijelaskan juga bahwa Merek bersifat fluktuatif yang nilainya dapat dipengaruhi dengan hubungan hukum pemegang hak. Misalnya jika debitor dinyatakan pailit, maka merek yang dimiliki oleh debitur akan menurun pula nilainya. Perbedaan berikutnya ialah dimana Hak Cipta memiliki Hak Moral sedangkan Hak Merek tidak memiliki hak moral yang dapat diartikan bahwa Hak Merek hanya dinilai dari nilai ekonomi yang dapat diukur dengan ukuran tertentu. Maka Hak Merek lebih khusus mengenai kepentingan ekonomi saja yang lebih sesuai untuk dijadikan suatu jaminan agunan. Hery Shietra, S.H. menyatakan bahwa HKI memang belum populer dijadikan agunan namun, sebagai prediksi, tuntutan / kebutuhan, niaga dan juga tuntutan / kebutuhan perbankan dan masyarakat, tampaknya HKI yang diagunkan akan menjadi tren lazim dalam praktik di kemudian hari.


Kesimpulan


Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa seharusnya seluruh lingkup HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dan perlu untuk dibuatnya suatu penelitian agar dapat dituangkan dalam suatu hukum positif di Indonesia. Pada bab berikutnya peneliti akan menjelaskan bahwa terdapat contoh kasus dimana seorang pelaku usaha / badan membuat suatu kredit dengan Bank melalui agunan Hak Merek yang dijaminkan melalui Jaminan Fidusia. Tentu saja berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi dasar untuk pemerintah Indonesia memberikan akomodasi bahwa perlunya HKI terutama Hak Merek untuk dibuatnya suatu regulasi yang mengatur mekanisme jaminan agunan kredit dalam perbankan di Indonesia.

[1] Subekti, " Pokok - Pokok Hukum Perdata ", Jakarta,: PT Intermasa, 2001

[2] https://www.weforum.org/agenda/2015/08/is-data-the-new-currency/, Is Data The New Currency, ditelusuri pada 30 Oktober 2016

[3] Philip Kotler," The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building Nations Wealth ", The Free Press New York, 1997

[4]   Bisnis Indonesia, China and United Nations Successfully Enforce IPR Certification (Brand) as Collateral For Bank Loans, Senin, 23 Agustus 2010, hlm.1

[5] Sri Mulyani, Agnes Maria Janni, Khamimah, Policy on Entry In The Use Of Intellectual Property Rights (Mark) Denotes Intangible Asset As Fiduciary Security Object Efforts To Support Economic Development In Indonesia, International Journal of Business, Economics and Law, Vol 5, ISSN, 2014, hlm 52

[6] Hadiarianti, Venantia. “ Memahami Hukum Atas Karya Intelektual “, Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2009.

[7] Ibid, hlm 1

[8] Subekti, R dan Tjitrosudinio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke empat belas. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981

[9] Ibid, hlm 14

[10] Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang didambakan (Edisi Revisi), Alumni, 2006, hlm 82

[11] Ibid, hlm 57

[12] Shietra, Hery, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, Jakarta; PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 155

[13] Ibid. hlm. 157

 
Kanalhukum TV