Jum`at, 20 Januari 2017  |  Penulis/Sumber : Sean Matthew, S.H.*

Bantuan Hukum Perlu Menyesuaikan Jaman

Tujuan dibentuknya LBH baik yang umum maupun struktural ialah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama yang tidak mampu


Bantuan Hukum yang sudah ada sejak jaman Romawi dimana Patronus yang memberikan bantuan hukum hanya sekedar untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, pada abad pertengahan Bantuan Hukum diberikan untuk mendapatkan rasa dermawan, ksatria dan kemuliaan lainnya. Pada akhirnya bahkan Bantuan Hukum menjadi hak politik warga Negara dimana berhak untuk mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk oleh Negara.

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ), merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jika melihat sejarah di Indonesia, LBH sudah memiliki sejarah dimulai tahun 1950 dimana Organisasi Tjandra Naya yang membuat bantuan hukum gratis kepada warga Tionghoa, lalu LBH Jakarta pada tahun 1970, bahkan pada akhirnya beberapa Universitas akhirnya membuat Biro Konsultasi Hukum yang mana berguna juga untuk sarana latihan mahasiswa.

Fungsi Strategis LBH Dalam Mewujudkan Akses Keadilan       

Secara garis besar, LBH dibedakan menjadi 2, yaitu Bantuan Hukum Umum dan Bantuan Hukum Struktural. Pertama, Bantuan hukum secara umum berupa konsultasi hukum, nasehat, dan, pendampingan Hukum gratis kepada masyarakat terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, Bantuan Hukum Struktural ( BHS ) berupa melakukan upaya hukum yang menyangkut dengan hak-hak kerakyatan, seperti; kritik, gugatan class action, gugatan citizen lawsuit,  advokasi hukum untuk pendidikan atau kesehatan, memperjuangkan suatu peraturan agar memihak kepada masyarakat, dan sebagainya.

 

Tujuan dibentuknya LBH baik yang umum maupun struktural ialah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama yang tidak mampu. Namun, sebenarnya ada tujuan yang lebih bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh Advokat Adnan Buyung Nasution di LBH yang pada akhirnya membuat suatu  gagasan lokakarya bahwa ideologi kerja LBH ialah untuk membangunan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat tersebut mampu unuk mempertahankan serta memperjuangkan haknya dan merubah struktur sosial yang penuh dengan ketimpangan.


Prof. Daniel S. Lev ( 2002 ), menjelaskan bahwa LBH memiliki 5 fungsi yang singkatnya ialah; pendampingan klien di pengadilan; penguatan kelompok masyarakat yang terpinggirkan melalui program penyadaran; berada di garis terdepan dalam  mempersoalkan asumsi ideologis, konsep ketatanegaraan, praktek pemerintahan; menjadi tempat pengaudan dan teman diskusi bagi orang dan kelompok yang tidak disukai dan dimusuhi oleh Pemerintah Soeharto karena sikap kritis; mendorong perubahan kebijakan.


Kesadaran masyarakat yang berpengaruh kepada akses keadilan merupakan tujuan utama dari bantuan hukum. Masyarakat perlu mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal maupun informal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia, baik dari bantuan hukum konvensional, public interest, dan alternative dispute resolution dan pembaruan peradilan.


Prinsip Dasar Penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum perlu untuk memperhatikan 3 hal ini;

  1. Pendidikan

Pendidikan secara berkala tentang suatu isu tertentu untuk pengacara atau penasehat hukum agar memberikan pendapat dan pendampingan hukum yang berkualitas dengan maksud pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Pembela Umum dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis dan juga memberikan kritik konstruktif untuk pemerintah atau legislator yang membuat produk hukum. Pendidikan tersebut juga perlu untuk menjadi suatu pusat penyatuan pemikiran yang konstruktif.

  1. Konsolidasi

Perlunya membentuk konsolidasi agar adanya jaringan yang memiliki bidang kekhususan masing-masing yang saling bekerjasama untuk secara bersama membela hak dari rakyat. Seperti halnya yang dilakukan oleh LBH Jakarta (Bantuan Hukum Struktural), KONTRAS (Pelanggaran HAM), ICW (Tindak Korupsi), dan sebagainya. Tujuan diperlukannnya jaringan seperti ini ialah agar dapat membela hak rakyat secara lebih terstruktur dan dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien.

  1. Propaganda

Advokasi hukum perlu untuk mulai menggarap propaganda secara serius. Pada jaman orde baru untuk media propaganda kritik terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan buku, literature, selebaran dan sebagainya yang masih sangat terbatas karena ruang demokrasi yang dibatasi. Namun, pada tahun 2017 dimana media dan individu dapat dengan cukup bebas berpendapat seharusnya dimanfaatkan untuk penyebaran propaganda yang nantinya bertujuan untuk memberikan kesadaran, edukasi, dan bahkan perjuangan untuk hak masyarakat.

LBH yang pada mulanya bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum dan juga upaya hukum yang bersifat struktural memang harus memperhatikan perkembangan zaman. Dimana LBH memiliki tujuan yang lebih luas lagi dari melakukan upaya hukum yaitu menyadarkan dan mencerdaskan masyarakat umum agar tidak merasa segan atau memiliki batasan dengan hukum.

           

 

Peran LBH dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Hukum

Seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam paper pada Konferensi ke-8 ‘World Peace Through Law Centre’ tahun 1977 di Manila:

     “.. si miskin bahkan tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum. Jangankan lagi untuk tahu bagaimana mencari upaya hukum bahkan mereka yang tahu pun, umumnya tidak mempunyai keberanian moral untuk mempergunakannya…

     hal ini disebabkan karena sikap mental dan nilai-nilai masyarakat. Feodalisme dan system politik yang otoriter begitu kuat berakar sehingga rakyat takut berhubungan dengan hukum atau dengan yang berwenang…

    Dalam suatu masyarakat dimana rakyatnya mempunyai sikap demikian nyatalah bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan dan memberitahukan kepada mereka akan kenyataan bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum. Bersamaan dengan itu memberitahu rakyat bahwa bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum itu ada, yang dapat mereka pakai untuk membela dan menuntut hak-haknya. “


Rasa enggan masyarakat yang disebutkan oleh uraian tulisan diatas merupakan masalah yang esensial dan sangat perlu untuk diperjuangkan oleh LBH. Masyarakat seharusnya dapat semudah mungkin mengerti bahwa memiliki hak dan kewajiban hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Hal tersebut dapat tercapai jika LBH memberikan sosialisasi dan propaganda yang tepat untuk memberikan kesadaran yang jelas kepada masyarakat, agar tidak ada lagi pertanyaan yang pada umumnya masyarakat kelas bawah sering ucapkan “ Hukum hanya tajam kebawah namun tajam keatas “.


Akses masyarakat untuk mencapai keadilan sangatlah esensial untuk dibentuk. Namun hanya dapat jika Pengetahuan akan hukum disuarakan di segala lapisan masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial, mulai dari masyarakat yang paling bawah ( Bottom Class ) hingga masyarakat yang paling atas ( Upper Class ). Penting untuk dimengerti masyarakat bahwa Bantuan Hukum di masa yang datang perlu untuk lebih menyesuaikan jaman dengan cara penyampaian yang interaktif agar mudah dimengerti oleh masyarakat, bukan sekedar jika terjadi suatu masalah saja.


Negara Hukum seperti Indonesia yang memiliki unsur Supremasi Hukum perlu untuk mulai concern terhadap tindakan preventif. Mencegah dengan memberikan edukasi yang diperlukan oleh masyarakat yang mengedukasi tentang hak dan kewajiban kepada masyarakat. Pengetahuan akan hak dan kewajiban untuk masyarakat sangatlah esensial agar masyarakat dapat benar-benar mengerti sikap dan tindak jika terjadi pelanggaran atau sesuatu yang akan merugikan. Diharapkan di kemudian hari pengetahuan hukum bukanlah monopoli yang dimiliki oleh kelompok professional. Disinilah tantangan untuk LBH yang sudah ada untuk memberikan edukasi tersebut kepada masyarakat luas, sedini mungkin akan lebih baik dengan mencontoh pendidikan etika yang dijalankan di sekolah di Jepang yang mengajarkan etika di usia dini yang pada akhirnya membentuk masyarakat Jepang yang beretika, disiplin, hormat dan sebagainya kepada masyarakat.

 
Kanalhukum TV