Jum`at, 30 September 2016  |  Penulis/Sumber : Sean Matthew, S.H.*

Big Data, E-Commerce dan Perlindungan Hukum Konsumen

Perlunya penguatan hukum untuk melindungi konsumen terkait dengan Big Data


PERKEMBANGAN teknologi semakin cepat. Inovasi yang terus bermunculan, di satu sisi, menjadi terobosan atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya, yang terjadi dalam sektor moda transportasi.

Namun, sebagai suatu hal yang baru, kemunculan ojek serta taksi online, tentu saja memunculkan dampak, baik positif maupun negatif. Positifnya, selain memungkinkan warga mendapatkan penghasilan tambahan, namun di satu sisi negatifnya adalah  terjadi cemburu sosial yang didasari oleh persaingan usaha, hingga bahkan terjadi kekerasan fisik.

Masalah lainnya, pesatnya perkembangan teknologi, tak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Padahal, regulasi sangat penting, demi menjaga kepentingan bersama juga menciptakan kepastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai konsumen maupun juga pelaku usaha.

Terkait regulasi tersebut, ada sejumlah hal yang mestinya menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan:

 

  1. Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan asas hukum Lex Specialis derogat Lex Generalis, dimana hukum yang lebih khusus dikesampingkan oleh hukum yang lebih khusus. Dasar hukum yang lebih khusus mengatur mengenai kausalitas antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bidang teknologi adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP PSTE. Terkait kedudukan konsumen dan pelaku usaha, kedua ketentuan itu dikategorikan regulasi yang sesuai asas Lex Specialis. Sedangkan payung hukum yang sesuai asas Lex Generalis dalam masalah ini, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika UU Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan konsumen dengan pelaku usaha secara umum, dalam PP No. 82 Tahun  2012 diatur lebih detail. Diantaranya,

  • Pasal 1 ayat 4 ialah; Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggara sistem elektronik ialah sesuai dengan pengertian pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen.
  • Pasal 1 ayat 9 ialah; Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa Pengguna Sistem Elektronik ialah sesuai dengan pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen.

Dengan dua klausul tersebut di atas, berarti kedudukan hukum pelaku usaha dan konsumen, secara hak dan kewajiban adalah sama dengan UU Perlindungan Konsumen, sehingga asas-asas dalam UU Perlindungan Konsumen dan disesuaikan dengan PP PSTE.

  1. Komoditas E-Commerce

Saat melakukan transaksi elektronik, konsumen biasanya diminta untuk memberikan data. Mulai dari nama, umur, alamat email, nomor telepon, dan sebagainya tergantung dari transaksi yang dibutuhkan. Dalam usaha di bidang elektronik, data merupakan komoditas utama termasuk dalam bidang usaha transportasi online. Data yang diperoleh dari usaha elektronik tersebut kemudian diolah menjadi Big Data[1] . Pengertian Big Data sendiri masih berbeda-beda. Namun secara garis besar disebut big data jika memenuhi unsur bahwa data yang berukuran sangat besar (high-volume), atau sangat bervariasi (high-variety), atau kecepatan pertumbuhan tinggi (high-velocity), dan sangat tidak jelas (high veracity) untuk mempelajari; perilaku konsumen pola konsumen, daya beli konsumen, harga jual yang sesuai, marketing yang sesuai dan sebagainya.

 

Muncul persoalan kemudian, ketika  data tersebut dapat diperjualbelikan, sebagaimana yang terjadi di India. Di Negara tersebut, data diperjualberlikan untuk perbankan dalam analisis pemberian kredit.

 

Data memiliki manfaat banyak, terutama untuk pengiklan karena dapat menyasar micro targetting. Dengan data yang dimiliki dari big data, kemudian diolah lalu pelaku usaha kemudian untuk menjadi dasar pengiklanan kepada calon konsumen sesuai profilnya.

 

Negara seperti Rusia, melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan atau pemanfaatan data tersebut. Sebab data berpotensi digunakan untuk hal-hal yang membahayakan masyarakat.

 

Kaitan Hukum

Begitu pentingnya data, maka pelaku usaha, harus menjaga data pribadi konsumen seperti disebutkan dalam pasal 26 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyebut bahwa data pribadi merupakan hak pribadi seseorang.Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 huruf c PP PSTE, dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk “ Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data”.

 

Dengan demikian, wajib hukumnya bagi pelaku usaha  untuk memberitahukan kepada konsumen tujuan dari data konsumen tersebut dimanfaatkan. Jika data konsumen tersebut digunakan untuk hal atau kepentingan yang tidak diketahui oleh konsumen, maka pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atas pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan, bahwa “ pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang benar dan jelas “ jo. Pasal 8 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang melarang perbuatan yang “tidak sesuai dengan peraturan perundangan.“

 

Dengan sedikit pemaparan tersebut di atas, maka pemerintah perlu bijak menyikapi E-Commerce ini. E-Commerce yang bisa menggerakkan perekonomian nasional, namun di sisi lain jika perangkat hukum tidak memadai, justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sehingga, aturan hukum mesti diperkuat, agar  menjadi pelindung kepastian hak masyarakat, utamanya terkait dengan Big Data.

 

[1] Pengertian dari Big Data sendiri berbeda namun dapat dilihat dari; http://www.apaitubigdata.com/p/apa-itu-big-data.html dan http://timoelliott.com/blog/2013/07/7-definitions-of-big-data-you-should-know-about.html  ditelusuri pada 28 september 2016



*Alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

 
Kanalhukum TV