Kamis, 06 Oktober 2016  |  Penulis/Sumber : Sean Matthew, S.H.*

Kritik Terhadap Posisi Dominan dalam UU Persaingan Usaha

Kritik terhadap dominasi pasar provider operator telekomunikasi oleh Telkomsel


DOMINASI pasar oleh segelintir korporasi, harus segera mendapat perhatian pemerintah. Hal ini perlu dilakukan, selain untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, juga untuk melindungi kepentingan konsumen. Termasuk pula, terkait provider operator telekomunikasi.

Telkomsel, saat ini mendominasi pasar provider operator di tanah air. Pada tahun 2015 lalu, Telkomsel menguasai pasar hingga 46% di Indonesia[1]. Namun hal yang memang perlu diperhatikan ialah, mengenai pilihan mengenai harga yang ditawarkan oleh Telkomsel masih belum begitu efisien.

Dominasi pasar, juga telah membuat Telkomsel begitu percaya diri, sehingga berani menolak kebijakan pemerintah terkait penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% yang sedianya berlaku pada 1 September 2016 untuk menurunkan dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit. Kebijakan pemerintah itu, tertuang dalam Surat Edaran 1153/M.KOMINFO/PI.02040/08/2016.

Sikap Telkomsel yang berani menolak kebijakan pemerintah ini, tentu saja, bukan masalah sepele.  Dalam hal posisi, Telkomsel banyak memiliki keuntungan dibandingkan dengan pelaku usaha lain, seperti; efisiensi biaya nilai produksi, promosi menggunakan jaringan yang dimiliki, menetapkan harga yang menyesuaikan perilaku pasar dan sebagainya.  Namun pada rata-rata biaya telepon di wilayah DKI Jakarta, Telkomsel masih menjadi provider yang memiliki harga tertinggi atau termahal.  Seharusnya Telkomsel menyesuaikan kualitas dengan harga yang disediakan kepada masyarakat agar menciptkan pasar yang bersaing sehat demi kepentingan bersama.

Dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha di Indonesia pada pasal 25 ayat 2 huruf A, disebutkan, seorang pelaku usaha atau kelompok usaha yang menguasai 50% atau lebih pangsa pasar, tentu menjadi tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dimana hanya menetapkan berdasarkan persentase 50%.

Seharusnya pemerintah membuat suatu regulasi yang cukup fleksibel. Sehingga sikap sebagaimana dinyatakan oleh Telkomsel seperti tersebut di atas, tidak terjadi di bidang usaha lain. Pemerintah seharusnya membuat pengertian mengenai posisi dominan menjadi seorang atau kelompok usaha yang berhasil menguasai pasar, mengalahkan pesaing di dalam pasar agar menjadi pengertian mengenai seorang pelaku usaha yang telah memenangkan pangsa pasar turut dijadikan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.

Posisi dominan untuk anti monopoli sudah tidak relevan. Namun bagi pelaku usaha yang berhasil menguasai pasar, diwajibkan membuat persaingan usaha yang sehat, dengan menetapkan harga yang efisien dan peningkatan mutu kualitas, melalui pengawasan terhadap nilai produksi. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dituntut bukan untuk mengakomodasi kepentingan pesaing usaha namun untuk kesejahteraan konsumen sesuai dengan doktrin Consumer Welfare.

Masyarakat di Indonesia selain perlu untuk mendapatkan mutu yang baik, juga memerlukan pemerataan di berbagai daerah. Masih banyak daerah yang belum dapat dijangkau oleh sinyal telepon, terkait dengan minimnya infrastruktur yang dibangun di daerah. Tentu saja, peranan pelaku usaha yang mendominasi penting untuk menjadi solusi, karena memiliki jaringan dan modal yang lebih besar dari pesaingnya untuk masalah pemerataan di Indonesia. Namun, dengan peraturan yang membatasi bahwa seorang pelaku usaha jika sudah menetapkan bahwa posisi dominan ialah jika menguasai 50% pasar, akan membuat keengganan untuk pelaku usaha menambah jaringan ke berbagai daerah di Indonesia yang lain.

Pelaku usaha yang belum menguasai pasar, diharapkan dapat tetap bersaing dengan pasar jika melihat kesempatan dalam ketidakmerataan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah, perlu bertindak dengan menggunakan pembagian wilayah, sehingga dimana pelaku usaha yang masih baru, memasuki pasar yang belum terjangkau tersebut. Tujuannya. untuk merangsang pergerakan ekonomi dari pelaku usaha dan pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia. Semisal, membuat suatu provider lebih murah di suatu daerah, tentu saja akan menguntungkan semua pihak. Diharapkan kondisi ini bisa membuat pelaku usaha  memperbesar jaringan. Dan hingga akhirnya, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang perlu diawasi oleh pemerintah.

[1] Gatra 14 September 2016, “ Tarif Ponsel Murah masih sulit ” hal. 27

 
Kanalhukum TV