Senin, 10 Oktober 2016  |  Penulis/Sumber : Sean Matthew, S.H.*

Masalah Perlindungan Data Konsumen Pengguna Transportasi Berbasis Elektronik

Hukum perlu menjamin bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menggunakan data pribadi konsumen kecuali mendapat persetujuan konsumen


PERKEMBANGAN Teknologi dengan segala inovasi yang ada, telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang membutuhkan transportasi yang mudah, murah dan praktis dijadikan kesempatan oleh pelaku usaha untuk membuat suatu inovasi bidang usaha transportasi dengan membuat aplikasi elektronik untuk memberikan pelayanan transportasi oleh penyedia jasa kepada konsumen.


Inovasi yang telah dibuat oleh para pelaku usaha tersebut telah membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi dengan mudah, murah dan praktis. Pelaku usaha transportasi elektronik antara lain; “ Gojek[1], “ Grab[2], “ Uber[3] dan sebagainya yang telah dikenal masyarakat umum utamanya di DKI Jakarta. Pelayanan yang mudah dengan cukup memesan bentuk transportasi yang diinginkan ( seperti; motor, mobil, kendaraan bak terbuka dan sebagainya ) oleh konsumen melalui aplikasi elektronik yang dibuat oleh pelaku usaha, harga yang murah jika dibandingkan dengan transportasi lainnya  dan juga praktis karena konsumen mendapatkan pilihan di lokasi yang diinginkan oleh konsumen.


Transportasi berbasis elektronik tersebut memang sudah menjadi solusi untuk kebutuhan transportasi masyarakat, Namun dengan banyaknya kemudahan yang telah ditawarkan oleh  pelaku usaha transportasi berbasis elektronik tentu muncul masalah baru. Masalah yang timbul dalam penggunaan transportasi berbasis elektronik yaitu mengenai perlindungan data konsumen pengguna transportasi berbasis elektronik. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen disebutkan dalam beberapa pasal seperti pasal 1 huruf c bahwa “ konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas mengenai keadaan barang dan / atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha “, begitu juga pada pasal 7 huruf  b disebutkan bahwa kewajiban dari pelaku usaha ialah untuk “ memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai keadaan barang dan / atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.“ Dalam hal transportasi elektronik maka ketika konsumen memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan data pribadi konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha transportasi berbasis elektronik.


Data pribadi konsumen, Menurut pasal 26 ayat ( 1 ) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE, bahwa “ kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui  media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan ”. Maka data pribadi dari konsumen merupakan hak pribadi dari konsumen yang diperlukan persetujuan untuk penggunaan data pribadi konsumen.


Pelaku Usaha yang menyediakan transportasi berbasis elektronik dikatakan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat ( 4 ) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai  Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PP PSTE  “ Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.” Selanjutnya dalam pasal 15  ayat 1 PP PSTE juga disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

  1. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
  2. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  3. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.


Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa; ketika konsumen memberikan data pribadi untuk menggunakan jasa dari pelaku usaha transportasi berbasis elektronik maka konsumen memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dari data tersebut. Selanjutnya, Pelaku usaha transportasi elektronik yang memiliki data pribadi konsumen juga perlu untuk memberikan, menjaga dan meminta persetujuan dari  data pribadi konsumen untuk penggunaan data pribadi konsumen. Namun pada kenyataannya pelaku usaha seringkali secara lalai atau sengaja menggunakan data pribadi konsumen untuk suatu kepentingan tertentu tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. Tentu saja kepastian hukum konsumen perlu untuk dijamin terkait dengan penggunaan data pribadi konsumen sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsume, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha[4] untuk mencegah dan menjamin kepastian tidak adanya penyalahgunaan dari hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha karena kelalain maupun secara sengaja. Konsumen berhak mengetahui informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, menjadi sangat penting karena dengan tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai[5]. Hukum perlu menjamin bahwa Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menggunakan data pribadi konsumen kecuali terlebih untuk menjual data pribadi konsumen kepada pihak ketiga untuk kepentingan apapun kecuali mendapatkan persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

 

[1] https://www.go-jek.com/ ditelusuri pada 3 Oktober 2016

[2] https://www.grab.com/id/ ditelusuri pada 3 Oktober 2016

[3] https://www.uber.com/ ditelusuri pada 3 Oktober 2016

[4] Az. Nasution, S.H., “ Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar “, Jakarta, Diadit Media, 2014

[5] Ahmad Miru & Sutarman Yodo, “ Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi “, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004

 
Kanalhukum TV