Selasa, 28 Februari 2017  |  Penulis/Sumber : Muhammad Indra Kusumayudha, SH*

Menakar Ancaman Freeport Di Arbitrase Internasional

Sebagai negara yang berdaulat dan tunduk terhadap konstitusi Indonesia memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi jika dikaitkan dengan Freeport



Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Freeport-McMoran Inc (FCX) telah mengancam Indonesia akan memperkarakan/menggugat ke dalam forum arbitrase internasional. Freeport berencana menggugat pemerintah ke arbitrase nasional jika tidak menemukan titik tengah dari perselisihannya dengan pemerintah. Freeport memberikan waktu 120 hari terhitung sejak Jumat, 17 Februari 2017 untuk berunding. Jika tidak ada kesepakatan, Freeport mengancam menggugat pemerintah ke arbitrase internasional.


Tentunya dalam persoalan ini Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan tunduk terhadap konstitusi Indonesia memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi apabila dikaitkan dengan Freeport yang beroperasi dan melakukan tindakan bisnis di Indonesia yang hanya berdasarkan perjanjian semata.


Dalam pandangan penulis, Freeport telah salah memandang posisi hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan Freeport tetap keukeh dan selalu berpendapat bahwa kontrak karya (KK) yang dibuat antara pemerintah dengan Freeport telah mengatur semuanya dan terdapat hak-hak Freeport dalam mengeksplorasi di wilayah Indonesia.


Babak baru polemik Freeport dan Pemerintah Indonesia ini muncul dikarenakan dikeluarkannya PP No.1 Tahun 2017. Dengan dikeluarkannya PP tersebut telah mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status perizinannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Konsekuensi hukumnya adalah dengan perubahan status perizinan tersebut maka gugurlah seluruh aturan yang telah dimuat dalam Kontrak Karya sebelumnya. Sehingga Freeport menolak menjadi IUPK dan tetap berpegang pada Kontrak Karya generasi kedua yang telah diteken sejak Tahun 1991 Silam.

 

Kedudukan Hukum Pemerintah Atas Kontrak Karya (KK)

Apabila kita telaah dalam hukum perdata, Pemerintah Indonesia merupakan subjek hukum perdata. pemerintah menjadi subjek hukum perdata apabila melakukan perjanjian-perjanjian. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan hukum perdata dan dalam pelaksanaannya tunduk terhadap hukum perdata maka dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum dan bukanlah wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah perwujudan dari tindakan Badan Hukum.

 

Walaupun secara hukum perdata Indonesia dalam melakukan Perjanjian/Kontrak karya dengan Freeport tunduk dalam hukum perdata, namun persfektif hukum di atas tidak dapat dilepaskan dari posisi hukum Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kedaulatan dalam mengatur Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia.Posisi Indonesia sebagai Negara Berdaulat posisinya jauh di atas pelaku bisnis/usaha dan rakyat pada umumnya, sehingga apabila Freeport berpendapat bahwa Indonesia harus tunduk terhadap kontrak karya dan menyamakan pemerintah Indonesia sebagai pelaku usaha merupakan tindakan yang salah dan keliru secara hukum.

 

Selama ini Freeport tetap berpegang teguh bahwasanya kontrak karya yang merupakan suatu perikatan mempunyai status hukum yang sama dengan Undang-Undang, dalam hal ini UU Minerba. Namun perlu ditinjau bahwa Kontrak karya generasi kedua telah disepakati bahwasanya Freeport akan melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan persyaratan tertentu dan melakukan pemurnian, namun sampai sekarang Freeport belum melaksanakan kewajibannya dan telah menyimpangi Kontrak karya generasi kedua tersebut.

 

Posisi Hukum Indonesia Di Arbitrase Internasional

Tentu menjadi pertanyaan besar kemanakah Freeport akan menggugat Indonesia, di Arbitrase manakah?. Terdapat beberapa ranah Arbitrase, seperti International centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID), atau dapat juga diajukan di Commercial Arbitration. Kalau melalui Commercial Arbitration Indonesia memiliki pengalaman yang bagus, dimana Indonesia Pernah menang melawan Newmont terkait penolakan Newmont dalam melakukan divestasi.

 

Selain ICSID dan Commercial Arbitration di atas, juga terdapat United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Peluang untuk diajukan di UNCITRAL dikarenakan dalam ketentuan Pasal 21 Kontrak karya menjelaskan "Bahwa setiap pelanggaran Kontrak wajib diselesaikan melalui cara Rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan kaedah Arbitrase UNCITRAL."

 

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Kontrak Karya di atas, Freeport juga telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaannya, dimana kedudukan hukum Freeport sendiri juga lemah. Hal ini dikarenakan Freeport telah melanggar ketentuan Kontrak Karya dengan tidak melakukan Divestasi dan pemurnian/pembangunan smelter yang telah disepakati dalam Kontrak Karya Generasi Kedua yang telah ditandatangani sejak Tahun 1991, dimana Freeport akan melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya pada tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Pemerintah Indonesia dan melakukan pemurnian.

 

Yang jelas dalam hal ini tidak hanya Freeport saja yang dapat membawa kasus ini ke Arbitrase, Negara Republik Indonesia pun secara hukum dapat menggugat Freeport ke Arbitrase Internasional. Tidak hanya menolak melakukan divestasi maupun pemurnian, Freeport juga telah mengakibatkan dampak negatif secara lingkungan, HAM, sosial maupun ekonomi, khususnya di daerah Papua.

 

Selain pasal 21 Kontrak Karya yang dilanggar oleh Freeport, Freeport juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 Kontrak karya yang mengharuskan Freeport untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia, namun setelah ada peraturan perubahan status menjadi IUPK Freeport secara tegas menolak dan mengancam akan menggugat Indonesia. Hal ini secara nyata telah membuktikan bahwa Freeport tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

 

Indonesia dapat mengajukan bukti-bukti konkret terhadap tindakan Freeport selama ini yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban maupun pemulihan seperti yang tertuang dalam kontrak karya. Seperti kerusakan lingkungan (tercemarnya sungai, air dan rusaknya hutan) dikarenakan dampak penambangan, Penguasaan lahan yang mengabaikan masyarakat/suku asli atau penduduk setempat hingga pelanggaran-pelanggaran atas Hak Asasi Manusia di Papua, belum lagi kesejahteraan tenaga kerja asli Indonesia di freeport yang tidak dipenuhi hak-haknya secara utuh dan sesuai hukum, padahal Freeport berkomitmen penuh dalam menjaga keutuhan pelaksanaan HAM, namun tidak tercermin dalam tindakan dan pelaksanaannya.

 

Namun penting untuk diperhitungkan oleh pemerintah, ketika Arbitrase dimulai apabila pemerintah berpegang teguh terhadap Kontrak Karya maka besar kemungkinan Indonesia menang, namun melihat bahwa perkara arbitrase  tidak hanya berdasarkan kertas hitam di atas putih saja maka perlu diperhatikan aspek-aspek lain yang dapat mendukung Indonesia.

 
Kanalhukum TV