Jum`at, 25 November 2016  |  Penulis/Sumber : Ahmad Solikan Aji, SH

Penyalahgunaan Pasal Pencemaran Nama Baik

Ancaman sanksi pidana yang cukup berat, dapat memberi dampak menghambat kebebasan berekspresi bagi warga negara


KASUS hukum terkait penggunaan ketentuan pasal tentang pencemaran nama baik, sudah seringkali terjadi. Pelaku dan korbannya, mulai dari rakyat biasa, pejabat di daerah, bahkan hingga Presiden.

Beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melaporkan politisi Zainal Ma’arif ke Polda Metro Jaya, dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik ini. Di Jawa Tengah, Tim Polda Jawa Tengah, pada Oktober 2014,  menangkap dua orang pemuda berinisial AS (39) dan KR (41) karena diduga menghina Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno, lewat akun Facebook.

Tujuan utama dari penggunaan undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik, untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat. Ancaman sanksi pidana berat, seperti hukuman penjara, memberi dampak yang menghambat kebebasan berekspresi bagi warga negara.

Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melaui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi kedalam beberapa bagian :

  • Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan
  • Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan


Dalam pencemaran nama baik, terdapat 2 catatan penting didalamnya, yakni :Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Untuk diketahui, delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum, mengharuskan terlebih dahulu adanya suatu aduan atau laporan oleh pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Sedangkan delik bukan aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapatnya diproses secara hukum, tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan terlebih dahulu oleh pihak yang menjadi korban kepada aparat penegak hukum.

Sasaran dalam pencemaran  nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

  1. a) Terhadap pribadi perorangan
  2. b) Terhadap kelompok atau golongan
  3. c) Terhadap suatu agama
  4. d) Terhadap orang yang sudah meninggal
  5. e) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing


Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008, sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar  yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga  bisa mempertanggung jawabkannya.


Selain pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.


Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.


Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:


“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.


Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum. Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

  • Adanya kesengajaan;
  • Tanpa hak (tanpa izin);
  • Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
  • Agar diketahui oleh umum


Pasal 310 ayat (1) :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

ayat (2) :


“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


Dari pemaparan diatas, AS dan AW disangkakan telah diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (3) UU Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.


Bahwa  terkait  dengan  penerapan  Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi,  “Setiap orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  hanyak  Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).”


Serta Pasal  27  ayat  (3)  yang  berbunyi,  “Setiap orang dengan sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”


Merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai dasar Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjadikannya tersangka, bahkan sudah berststus terpidana. Maka, berdasar kasus yang dialami AS dan KR, lewat kuasa hukumnya, AS dan KR mengajukan permohonan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan dua orang aktivis, Agus Slamet dan Komar Raenudin. Putusan dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015.


”Mengabulkan permohonan para Pemohon. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa ’kecuali berdasarkan Pasal 316’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”


Para Pemohon yang sedang menghadapi dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Walikota Tegal menguji konstitusionalitas Pasal 319 KUHP. Pasal tersebut menyatakan, “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316”. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 319 KUHP sebenarnya mengatur delik aduan dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik. Namun apabila dihubungkan dengan Pasal 316 KUHP, ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa.


Selain itu tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Pembedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya.


Untuk sekedar diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara diatas sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa ”kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa ”kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;


Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945


Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

 

 
Kanalhukum TV