Jum`at, 21 April 2017  |  Penulis/Sumber : Ahmad Solikan Aji, SH

Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata

Perjanjian perkawinan (pra nikah) sebenarnya telah diatur secara eksplisit dalam Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.


Perjanjian perkawinan (pra nikah) telah diatur secara eksplisit dalam Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, meskipun sudah diatur oleh undang-undang, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu perjanjian perkawinan. Karena inti dari pada perjanjian perkawinan ialah perjanjian antara calon suami-istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah.


Dalam arti, isinya terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal lain di luar itu, misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Karena untuk diketahui, perjanjian perkawinan yang mengatur diluar harta perkawinan adalah tidak sah.


Sebelum membahas panjang lebar tentang perjanjian perkawinan, alangkah baiknya kita mengetahui arti  definisi dari pada “perkawinan” menurut  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara lain :

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan perkawinan menurut KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.

Pengertian perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) disini dijelaskan dalam pasal 2-3 kompilasi Hukum Islam menyatakan : Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah, dan rahmah.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung 3 aspek yaitu :

  • Aspek Agama

Bahwa menurut ajaran islam perkawinan itu tudak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri dengan mempergunakan nama Tuhan.

  • Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti penting, karena perkawinan bagi kaum wanita akan memberikan kedudukan tinggi karena sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.

  • Aspek Hukum

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

 

Ketentuan  Mengenai Perjanjian  Perkawinan Yang  Terdapat  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), dan KUHPerdata

Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) berisi tentang  pengaturan  harta  kekayaan  calon  suami  istri.  Pada  prinsipnya  pengertian   perjanjian   perkawinan   itu   sama   dengan   perjanjian   pada   umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur  harta  kekayaan  pribadi  masing-masing  yang  dibuat  menjelang  perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  diatur  dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut :

Ayat (1) :  Pada   waktu   atau   sebelum   perkawinan   dilangsungkan,   kedua   pihak   atas   persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) : Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak ketiga.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat   diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum  mengenai  harta  kekayaan  mengenai  kedua  belah  pihak, dalam mana satu pihak berjanji  untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat  oleh calon  suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45  samapai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal  45 KHI menyatakan  bahwa  “kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1.Ta’lik talak.

2.Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.  Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 UUP dinyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  perjanjian”  dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas  ditegaskan bahwa perjanjian  perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak  bertentangan dengan hukum Islam. 

Dari uraian di atas dapat  disimpulkan  bahwa “perjanjian  perkawinan” menurut KHI bukan hanya  terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap  harta bersama   yaitu perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah, perjanjian  tersebut  dibuat  oleh  calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing   selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan  perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau  harta syarikat tidak boleh  menghilangkan  kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami  untuk memenui kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi  pemisahan harta bersama  atau harta syarikat dengan kewajiban suami  tetap menanggung  biaya kebutuhan rumah tangga. 

Perjanjian Perkawinan Dalam KUHPerdata

Pada Bab VII  KUH Perdata (BW) pasal 147 tentang perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

Yang artinya dalam hal ini perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 147). Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

  1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
  2. Untuk adanya kepastian hukum.
  3. Sebagai salah satunya alat bukti yang sah.
  4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.


Dengan demikian sepanjang mengenai percampuran harta didalam perkawinan dirasa cukup jelas, akan tetapi apabila terjadi perceraian dijelaskan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya maasing-masing.


Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut, dan Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.                               

 
Kanalhukum TV