Senin, 20 Februari 2017  |  Penulis/Sumber : Ahmad Solikan Aji, SH

Prosedur Kepemilian Senjata Api Yang Wajib Diketahui

Bagaimana prosedur untuk memperoleh senjata api secara legal yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.


Senjata api bagi sebagian orang menjadi sebuah benda yang memiliki makna keharusan, dengan latar belakang keselamatan diri pribadi maupun keluarga dan harta benda maka menjadi sah untuk memiliki dan menggunakan senjata api.

Dengan melihat perkembangan di masyarakat saat ini adalah ketika kejahatan semakin ganas lantas apakah kemudian senjata api harus menjadi jawaban untuk menyelesaikan kejahatan yang mengganas ataukah nantinya tidak malah menimbulkan atau seridaknya memindahkan masalah menjadi banyak penyalah gunaan senjata api.

 

Dalam konteks senjata api sebagai alat bela diri, sampai saat ini regulasi dan otoritas yang mengatur boleh atau tidak seseorang memiliki apalagi menggunakan adalah POLRI.

 

Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana prosedur untuk memperoleh senjata api secara legal yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

 

Peraturan kepemilikan senjata api di Indonesia

Berikut ini beberapa aturan terkait kepemilikan senpi di Indonesia:

  1. Ordonansi Bahan Peledak (LN. 1893 No. 234) diubah terakhir menjadi LN. 1931 No. 168 tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan, dan Pemakaian Bahan Peledak;
  2. UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
  3. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara;
  4. UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan menurut UU Senjata Api;
  5. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
  6. Kepres RI No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
  7. Permenhan No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perijinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kemenhan dan TNI;
  8. Peraturan Kapolri No. 13/X/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Untuk Kepentingan Olahraga;
  9. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
  10. SK Kapolri No. SKep/82/II/2004 perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

 

Bagaimana Cara memperoleh senjata api di Indonesia

1. Secara legal

Macam-macam izin kepemilikan senpi
Secara legal/sah, ada 7 macam izin pemilikan senpi tergantung pada kepentingan pemohonnya, antara lain:

          a. Izin Khusus Senpi
          b. Izin Senpi Peluru Karet Untuk Beladiri
          c. Izin Senpi Peluru Gas Untuk Beladiri
          d. Izin Senpi Untuk Olahraga Menembak Sasaran/Target
          e. Izin Senpi Untuk Olahraga Menembak Reaksi
          f. Izin Senpi Untuk Olahraga Berburu
          g. Izin Senpi Untuk Satpam dan Polsus


 2. Syarat pemohon izin:
  1. Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal kelas III. Kemampuan ini dibuktikan dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.
  2. Harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK.
  3. Harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
  4. Usia pemohon harus sudah dewasa tetapi tidak melebihi usia 65 tahun.
  5. Harus memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat lain dapat saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis.
  6. Harus memenuhi syarat medis psikologis, yaitu haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional, tidak cepat marah, dan bukan seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

3.  Siapa yang berhak memegang izin kepemilikan senpi?

Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuan UU 20/1960, mereka harus dipilih secara efektif. Ada empat golongan dimana seseorang berhak memperoleh izin kepemilikan senpi:

1. Pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing:

  • Presiden direktur;
  • Presiden komisaris;
  • Komisaris;
  • Direktur utama;
  • Direktur keuangan;
  • Pejabat pemerintah;
  • Menteri;
  • Ketua MPR/DPR;
  • Sekjen;
  • Irjen;
  • Dirjen;
  • Sekretaris kabinet;
  • Gubernur;
  • Wakil gubernur;
  • Sekwilda;
  • Irwilprop;
  • Ketua DPRD-I dan anggota DPR/MPR
2. Jajaran TNI/Polri
  • Perwira tinggi dan perwira menengah;
  • Pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus;
  • Purnawirawan perwira tinggi dan menengah dengan pangkat terakhir kolonel yang memiliki jabatan penting di pemerintahan/swasta.
3. Anggota Perbakin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia),
  • Untuk berburu setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk senpi dan senpi yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu.
  • Untuk cabang tembak sasaran anggota atau atilit diperkenankan memiliki atau menyimpan senpi sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

4. Masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api di Polda dan disetujui oleh Mabes Polri.


Dampak beredarnya senpi ilegal

Berikut dampak beredarnya senpi ilegal:

  1. Angka kriminalitas naik;
  2. Ancaman keamanan dari gerakan separatis/pemberontak;
 
Kanalhukum TV