Selasa, 09 Mei 2017  |  Penulis/Sumber : Ahmad Solikan Aji, SH

Soal Pembubaran HTI Harusnya Pemerintah Lakukan Prosedur Sesuai UU

Pemerintah harus mengacu pada UU tentang Ormas jika ingin bubarkan ormas yang berbadan hukum


Pemerintah telah secara resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman pembubaran HTI itu disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5) kemarin.


Dalam penjelasannya, Menko Polhukam menegaskan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.


Wiranto menyebut aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).


Namun, soal pembubaran ormas yang berbadan hukum mustinya pemerintah dalam membubarkan suatu ormas harus mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu UU tentang Ormas. Bukan membubarkan dahulu baru dilakukan langkah hukum kemudian. Jangan sampai pemerintah dalam hal membubarkan ormas tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang (Ilegal).


Berdasarkan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas jika larangan yang diatur UU Ormas tersebut dilanggar, diantaranya:

  • melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
  • melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
  • melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  • melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan
  • dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

 

Adapun tahapan atau mekanisme pembubaran ormas yang diatur dalam UU Ormas didahului oleh tiga peringatan, yaitu:

  • peringatan tertulis kesatu.
  • peringatan tertulis kedua.
  • peringatan tertulis ketiga.



Kemudian proses pembubaran diajukan ke pengadilan oleh jaksa. Dalam hal ini pengadilan wajib memutus dalam waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA).



Adapun, Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana bunyi Pasal 73 Ayat(1) Pemohon diberi waktu mengajukan kasasi maksimal 28 hari.



Setelah itu, MA mengadili proses kasasi itu maksimal 60 hari kerja. Kemudian putusan atau vonis dikirim ke PN maksimal 20 hari kerja. Barulah setelah berkekuatan hukum tetap, ormas itu resmi bubar.



Sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.


Pelaksana pencabutan sanksi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

 

 
Kanalhukum TV