Senin, 30 Januari 2017  |  Penulis/Sumber : Muhammad Indra Kusumayudha, SH*

Tinjauan Konsep Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Dalam RUU Perampasan Aset

Upaya pengembalian aset menjadi hal yang semakin sulit untuk dilakukan


Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesatnya peradaban manusia maka bersamaan dengan dengan perkembangan tersebut telah menghasilkan suatu permasalahan baru dan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku intelektual dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

 
UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Upaya pengembalian aset menjadi hal yang semakin sulit untuk dilakukan karena alat untuk menyembunyikan aset (safe haven) hasil korupsi atau kejahatan lainnya telah melewati batas yurisdiksi dan menjauh dari tempat (locus) dimana korupsi atau kejahatan pencucian uang dilakukan. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia hal ini semakin sulit dikarenakan belum maksimalnya hubungan kerjasama baik dengan aparat domestik terkait maupun dengan Negara lain tempat aset disimpan atau disembunyikan. Perolehan hasil korupsi di Indonesia sering sekali disembunyikan di pusat-pusat keuangan luar negeri, seperti Singapura, Amerika dan Eropa. Aset-aset tersebut dapat berbentuk simpanan dalam bank, properti, saham di perusahaan, asuransi dan berbagai bentuk lainnya. Untuk itu kedepannya dalam proses pengembalian aset selain dibutuhkannya kerjasama dan kordinasi baik lingkup domestic maupun antar Negara dibutuhkan juga regulasi atau peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melakukan perampasan aset.


Di Indonesia, beberapa ketentuan dalam ranah hukum pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan atau sebab lainnya.Akan tetapi pada beberapa perkara, dapat dilihat bahwa tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya:

  1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
  2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
  3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (Immune)
  4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
  5. Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
  6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya.
  7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

 

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan ke tempat dimana aset tersebut berasal.

Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik (mutual legal assistance) tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset.

Upaya membuat pelaku kejahatan (offender) tidak dapat “menikmati” hasil perbuatannya dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda (Pasal 10 jo Pasal 39 KUHP jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tindak pidana korupsi, dapat juga dilakukan terhadap perampasan harta benda yang tidak dapat dibuktikan (pembuktian terbalik oleh terdakwa) sebagai bukan dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dan masih ditambah lagi dengan pembayaran uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tujuan utama dari penyusunan undang-undang perampasan hasil tindak pidana yaitu untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan di dalam masyarakat di Indonesia melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu medapatkan keuntungan ekonomis. Selain pengenaan sanksi pidana, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dan juga sarana yang digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana akan dirampas oleh negara. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari, pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; kedua, tindakan-tindakan penghentian perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Kendala yuridis terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yaitu dalam hal konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan saat ini masih difokuskan pada upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana. Perlu adanya kebijakan legislatif yang berhubungan dengan kejahatan terhadap aset hasil tindak pidana. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perampasan aset tindak pidana, dengan tujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana, sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Untuk menyelesaiakan permasalahan yuridis terkait perampasan aset, maka diperlukanlah instrumen perundang-undangan yang khusus untuk mengatur mengenai perampasan aset, baik dari segi materiel maupun formil. Dalam konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) maka ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang lebih baik dan komprehensif. Tujuan dari RUU Perampasan ini adalah mencakup 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

  •  mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (in personam), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.
  • mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.
  • memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama pengembalian aset (aset recovery) dari pemerintahan negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan baik pidana maupun perdata.

 

Perampasan aset tindak pidana yang direncanakan dalam RUU tentang Perampasan Aset ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dunia melawan korupsi. Melalui United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) telah diusahakan adanya kerjasama antar negara melawan korupsi ini, antara lain dengan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang “merampas kembali” aset yang telah dicuri oleh para koruptor dan disembunyikan di luar. Selain itu, dalam proses perancangan perlu untuk diperhatikan mengenai anatomi ketentuan pasal yang ada dalam RUU Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset haruslah mengatur terkait beberapa hal di bawah ini, yaitu:

  1. Prinsip-prinsip yang utama;
  2. Definisi Aset dan Delik menurut NCB Asset Forfeiture;
  3. Upaya investigasi dan preservasi aset;
  4. Konsep-konsep prosedur dan pembuktian;
  5. Para pihak dalam proses peradilan dan syarat pemberitahuan;
  6. Putusan Pengadilan;
  7. Pertimbangan organisasi dan (dalam) pengelolaan kembali aset;
  8. Kerjasama Internasional dan “perampasan kembali” aset.

 

Dalam perkembangannya, untuk dapat merampas kembali (recover) aset yang disembunyikan para koruptor Indonesia di luar negeri, maka paling tidak diperlukan dua syarat utama, yaitu:

  1. Indonesia juga harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi (dalam hal ini Undang-undang Korupsi, KPK dan Pengadilan Tipikor);
  2. Indonesia harus juga mempunyai undang-undang yang jelas dalam merampas kembali aset yang dicuri oleh para koruptor (baik aset yang disembunyikan di dalam negeri, maupun di luar negeri)


Terutama kalau Indonesia ingin merampas (recover) aset koruptor Indonesia yang berada di luar negeri, maka kedua syarat di atas akan sangat menentukan. Indonesia tidak akan dapat begitu saja meminta/merampas aset koruptor Indonesia di luar negeri, tetapi harus melalui jalur hukum negara di mana aset tersebut ditempatkan. Indonesia adalah yang meminta (requesting state), atau “Negara Korban”, dan negara lain tersebut adalah yang kita minta bantuannya (requested state), “negara tempat aset”. Terdapat 2 (dua) jenis perampasan yang dipergunakan secara internasional untuk memperoleh kembali hasil korupsi, yaitu menurut hukum pidana dan menurut hukum perdata. Perampasan menurut hukum perdata (civil forfeiture) sedangkan perampasan menurut hukum pidana seperti yang kita kenal dalam KUHP (criminal forfeiture).

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi untuk melakukan perampasan aset dalam rangka upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU TIPIKOR yang menyatakan: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”



BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Pencucian uang merupakan tindakan yang melanggar hukum karena pendapatan atau kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan dirubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Tujuannya antara lain untuk: (a) Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan; (b) Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum; (c) Menghindari Pajak; (d) Meningkatkan keuntungan dengan cara uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal.

Asas beban pembuktian terbalik sempat menjadi perdebatan panjang akibat anggapan bahwa asas ini melanggar hak-hak dasar seseorang yang dibentengi oleh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Polemik ini sudah terjadi sejak tahun 1971, yang menurut istilah almarhum Prof. Oemar Senoadji adalah pergeseran bukan pembalikan beban pembuktian. Kata “beban” ditekankan bukan pada alat buktinya tapi pada siapa yang berhak untuk melakukan.

Ruang pemberlakuan asas beban pembuktian terbalik di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa: “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Ayat (2), Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan menegaskan bahwa, “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian terbalik bisa dikatakan setengah hati, dengan tetap membebankan pembuktian kepada jaksa penuntut umum, meski si terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37A ayat (3), yang menyebutkan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Ketentuan pembuktian terbalik juga dapat kita lihat dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucuian uang. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah yang terjadi akibat dari korupsi dan pencucian uang. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 61 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula “mutual legal assistance” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbal-balik).

 
Kanalhukum TV