Senin, 01 Mei 2017  |  Penulis/Sumber : Muhammad Indra Kusumayudha, SH

Upaya Hukum PT. Semen Indonesia Yang Tidak Berlandaskan Hukum

Pengajuan peninjauan kembali yang ke-2 oleh PT Semen Indonesia telah bertentangan dengan prinsip hukum


PT Semen Indonesia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya (PK-2) kepada Mahkamah Agung atas pembatalan izin lingkungan operasional pabrik di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. PT. Semen Indonesia mengajukan PK-ke 2 atas Putusan terdahulu yaitu Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia. Tentunya pengajuan peninjauan kembali yang ke-2 ini telah bertentangan dengan prinsip hukum di Indonesia, dimana upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali saja, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keefektifan lembaga peradilan dalam penyelesaian suatu perkara.



Semen Indonesia mengajukan PK Ke-2 berdasarkan atas Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk. Putusan tersebut merupakan putusan atas gugatan yang diajukan dua warga, yaitu Pramono Setyo Mustiko dan Agus Sugiharto. Keduanya meminta kepada PN Gresik untuk mengeluarkan penetapan bahwa izin Gubernur Jawa Tengah tentang pabrik semen di Kendeng sah dan legal. Gugatan tersebut diatas diajukan oleh kedua warga Negara tersebut setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang diajukan oleh warga kendeng yang menentang pembangunan pabrik semen, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah menyatakan bahwa izin pembangunan pabrik semen tersebut tidak sah.

 

Pengaturan Hukum Bukti Baru Dalam Kerangka Peninjauan Kembali (NOVUM)

Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara perdata, syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut Novum. Penemuan bukti baru (novum) dalam perkara perdata dijelaskan dengan ditemukannya novum yang disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata yang terdapat dalam Pasal 67 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009.

 

Pasal 67 UU Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 



Novum secara hukum sebenarnya suatu fakta, dan fakta mestilah melekat pada suatu alat bukti. Alat bukti tersebut menurut Pasal 67 huruf (b) UU MA tadi, berupa alat bukti surat. Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf (b) tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut. Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus; Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.

 

Sehingga dalam hal ini, novum merupakan keadaan baru yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan pertama. Sehingga, dengan ditemukan keadaan barunya itu, putusan berikutnya kemungkinan akan berubah. Bisa saja tergugat dinyatakan tidak bersalah, gugatan tidak dapat diterima atau dihukum lebih rendah.

 

Apabila PT. Semen Indonesia mengajukan PK Ke-2 atas dasar putusan pengadilan tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar dikarenakan hal tersebut bukanlah termasuk dalam bukti baru ataupun novum, hal ini dikarenakan pada sidang-sidang sebelumnya putusan pengadilan tersebut tidak memiliki relevansi maupun hubungan hukum di dalam persidangan ketika perkara tersebut diperiksa, dengan catatan bahwa Novum tidak boleh lahir setelah dia divonis, tetapi Novum itu bukti yang sudah ada saat diadili tapi tidak ditemukan.

 

Selain itu mengacu terhadap SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Poin 2 (dua) SEMA tersebut menyatakan: "Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkara tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung".

 

Kita pahami bersama bahwa Putusan terdahulu yaitu Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia merupakan perkara tata usaha Negara, bukanlah perkara perdata maupun pidana seperti yang telah dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009, sehingga tentunya peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Semen Indonesia tersebut sangat tidak berlandaskan hukum yang berlaku dan mengancam tatanan hukum yang sudah ada.

 

Pengajuan Perkara Telah Bertentangan Dengan Azas Nebis In Idem

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem telah menjelaskan secara jelas dan definitif terkait perkara Nebis in idem sebagai berikut:

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai denga tingkat kasasi baik dari lingkuangan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tesebut. Agar azas “nebis in idem”dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

  1. Proses di Pengadilan yang sama
  2. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
  3. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  4. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
  5. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
  6. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
  7. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem.

                   III.            Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

  1. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem.

 

Apabila pengajuan PK yang kedua ini diajukan, maka telah melanggar prinsip Nebis in idem, dikarenkan sebelumnya telah terdapat putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia.

 

 
Kanalhukum TV