Lawfirms

Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan anda

Kirim Pertanyaan

Minggu, 06 September 2015 | Ali Reza

Landasan Hukum Persekutuan / Akad Musyarakah


Pertanyaan

Perkenalkan saya reza dari KreditAja.com. Kami salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Web Portal. Maksud tujuan Kami ingin meminta advice Mengenai legalitas diperusahaan kami
Gambaran dari system kami: mencocokkan Customer dan Kreditur sehingga keduanya mendapatkan kesepakatan pinjaman yang paling menguntungkan
Kami bermaksud membentuk komunitas P2P, Modelnya seperti arisan. Dimana ada 1 kelompok yang terdiri dari beberapa orang yg memiliki modal dan modal tersebut digabungkan. Total modal tersebut dapat dipinjam dengan pembayaran model kredit
Yang ingin kami tanyakan:

  1. Bagaimana dengan hukum yang mengatur soal ini?
  2. Apa ada landasan hukumnya?
  3. Legalitas apa yang kami perlukan?

Terima kasih atas perhatiannya.

Jawaban

Yth. Saudara Penanya..

Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada saudara penanya atas kepercayaannya kepada kami. Terhadap uraian dari gambaran system tersebut dalam hukum perdata disebut Persekutuan perdata.

Persekutuan Perdata adalah padanan dan terjemahan dari burgerlijk maatschap. Di dalam common law system dikenal dengan istilah partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah.

Hukumnya boleh sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengatur tentang itu.

LANDASAN HUKUMNYA: 

  1. Pasal 1618 – 1652 KUHPerdata (persekutuan secara umum)
  2. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (untuk persekutuan dengan sistem syariah)

Dalam pasal 1618 – 1652 KUHPerdata ada beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

Bagian I
Ketentuan-ketentuan Umum 

  • 1618. Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.
  • 1619. Semua perseroan perdata harus ditunjukan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.
  • 1620. Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas.
  • 1621. Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.
  • 1622. Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.
  • 1623. Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.
 
Kanalhukum TV