Lawfirms

Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan anda

Kirim Pertanyaan

Kamis, 24 November 2016 | Dadan

Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online


Pertanyaan

Saya salah satu pengguna transportasi online (Gojek, Grab, Uber, dll). Saya ingin tahu apa aspek hukumnya apabila saya mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kejahatan atau kecelakaan saat saya menggunakan transportasi online. Kemudian apa langkah hukumnya jika saya mengalami kejadian yang tak diinginkan tersebut saat menggunakan transportasi online? Terima kasih.

Jawaban

Saudara Dadan yang Kami hormati,

Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih telah berkunjung ke kanalhukum.

Terima kasih untuk pertanyaannya.

Kejadian yang tidak terduga/diinginkan atau disebut evenement pada saat Anda sebagai penumpang yang menggunakan setiap transportasi umum kemungkinan besar adalah penumpang mengalami kejahatan dan kecelakaan. Terkait hal tersebut, Anda perlu mengetahui beberapa aspek hukum penggunaan transportasi online berikut ini:

 

  1. Anda perlu mengetahui status hukum dari transportasi umum yang Anda gunakan

Transportasi online (gojek, grab, uber, dll) terdiri atas dua jenis yaitu kendaraan beroda empat (mobil) dan beroda dua (motor). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan, hanya kendaraan beroda empat (mobil) yang diakui pemerintah sebagai kendaraan umum, sedangkan kendaraan roda dua (motor/ojek) tidak diakui pemerintah sebagai kendaraan umum. Kemudian status hukum transportasi online sebagai kendaraan umum juga masih jadi perdebatan mengingat mobil atau motor yang digunakan perusahaan transportasi online menggunakan plat hitam (kendaraan pribadi) bukan plat kuning (kendaraan umum).

Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah mengeluarkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“Permenhub 32/2016”) yang mengakomodir kendaraan roda empat dari armada transportasi online ‘layaknya’ kendaraan umum. Namun mengingat UU LLAJ tidak mengatur kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum maka untuk ojek online belum ada pengaturannya.

Jadi sejauh ini, peraturan baru mengakomodir transportasi online dengan kendaraan roda empat (go-car, grab car, uber car, dll), sedangkan ojek online (go-jek,grab-ride, uber-jek, dll) belum ada aturan yang mengakomodir ojek sebagai kendaraan umum.

 

  1. Tanggung jawab perusahaan transportasi terhadap evenement yang dialami penumpang

Terlepas status kendaraan umum yang masih belum jelas dari transportasi online, Anda sebagai penumpang yang menggunakan jasa transportasi online tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) apabila Anda mengalami evenement.

Berdasarkan Pasal 19 UU 8/1999 dinyatakan bahwa

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Jadi perusahaan transportasi online (pelaku usaha) bertanggung jawab apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami evenement seperti kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi online tersebut.

Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi antara si penumpang dan si driver (Pasal 19 ayat 2 dan 3).

 

  1. Ketika perusahaan tidak mau bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan, bagaimana langkah hukumnya?

Hal pertama yang Anda mungkin perlu lakukan adalah Anda melakukan pengaduan/keluhan yang Anda alami sebagai konsumen pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah atau dapat pula meminta pendampingan hukum pada Advokat/Pengacara. LPKSM atau Advokat ini akan membantu Anda sebagai konsumen memperjuangkan hak Anda sebagai konsumen yang dirugikan.

Berikut LPKSM yang ada di Indonesia

 

Kemudian proses yang ditempuh untuk memperjuangkan hak Anda:

  1. Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar peradilan (Pasal 47)
  • Negosiasi atau mediasi antara konsumen (penumpang) yang dirugikan dengan perusahaan (perusahaan transportasi online) dimana Anda dapat difasilitasi/didampingi LPKSM atau Advokat.
  • Melakukan pengaduan secara tertulis atau tidak tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selanjutnya BPSK akan melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur Pasal 49 – Pasal 58 UU 8/1999.
  1. Penyelesaian sengketa melalui peradilan

Anda dapat pula menempuh proses peradilan dengan pertimbangan hukum dari LPKSM atau Advokat yang mendampingi Anda. Lingkup proses peradilan yang mungkin ditempuh antara lain:

  • Melalui proses hukum pidana, dimulai dari tingkat penyidikan pada kepolisian (Polri) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Perdagangan RI (Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kemendag)
  • Melalui proses gugatan perdata


Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga cukup membantu.
 
Kanalhukum TV