Lawfirms

Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan anda

Kirim Pertanyaan

Kamis, 24 November 2016 | Tina

Apakah sah membuat perjanjian tanpa materai?


Pertanyaan

Kanal hukum, apakah jika saya membuat perjanjian dengan seseorang akan tetapi saya tidak menggunakan materai dan tidak ada saksi apakah perjanjian yang saya buat menjadi tidak sah?

 

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan Saudari.

 

Dalam hukum perjanjian, dikenal dua macam perjanjian yaitu:

  1. Perjanjian lisan
  2. Perjanjian tertulis

 

Kami asumsikan pertanyaan Anda seputaran perjanjian tertulis, karena Anda menerangkan penggunaan materai.

 

Perjanjian tertulis (akta) terdapat 2 jenis yaitu:

  1. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memuat atau menguraikan secara otentik suatu tindakan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.
  2. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.

 

Mengingat Anda juga tidak mendeskripsikan perjanjian tertulis dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, maka kami asumsikan yang Anda maksud adalah perjanjian tertulis dengan akta di bawah tangan.

 

Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 BW/KUH Perdata yang mengatur 4 syarat pokok sahnya perjanjian yaitu:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksudnya tidak ada paksaan atau penipuan dari para pihak atau dari pihak lain di luar perjanjian.

  1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Ada beberapa orang yang tak cakap membuat suatu perjanjian yaitu: (Pasal 1330 KUH Perdata dan SEMA 3/1963)

  1. Orang-orang yang belum dewasa (anak);
  2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
  3. Suatu hal tertentu,

artinya ada objek nyata yang diperjanjikan.

  1. Suatu sebab yang halal

Maksudnya halal pada isi dan tujuan yang akan dicapai para pihak tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

 

Syarat poin 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan syarat poin 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

 

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

 

Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

 

Materai pada fungsinya menurut Pasal 1 ayat (1) UU 13/1985 tentang Bea Materai (“UU 13/185) adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Suatu surat perjanjian tidak ditempel materai tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, namun apabila dikemudian hari surat perjanjian itu dijadikan alat bukti di pengadilan maka harus dilunasi terlebih dahulu Bea Materai yang terutang.

 

Mengenai saksi, saksi dalam perjanjian sebenarnya dibutuhkan untuk berjaga-jaga agar dikemudian hari ketika muncul sengketa dari perjanjian antara para pihak. Hal ini karena dalam hukum acara perdata terdapat lima macam alat bukti yang sah yaitu (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata):

  1. Surat
  2. Saksi
  3. Persangkaan
  4. Pengakuan
  5. Sumpah

Suatu perjanjian dengan akta di bawah tangan termasuk alat bukti surat. Saksi sebagai salah satu bukti alat bukti dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian. Saksi pada perjanjian (akta) bawah tangan diperlukan karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik (akta otentik pembuktiannya sempurna).

Pasal 1902 KUH Perdata

Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

 

Namun ada atau tidaknya saksi dalam suatu perjanjian (akta di bawah tangan) tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami.

 
Kanalhukum TV