Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Batas Waktu Polisi Menyelesaikan Perkara

Mengenai jangka waktu penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam KUHAP, namun batas waktu  penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, yakni perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit; dan perkara sangat sulit
Menurut undang undang No 30 Tahun 1999 pengertian Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Setiap Orang dalam pengertian tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi,

Pengertian Korporasi adalah sekumpulan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan yang merupakan perseorangan meliputi Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepegawaian dan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji/upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Korupsi berasal dari kata berbahasa Latin, corruptio. Kata ini sendiri punya kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dari arti katanya saja korupsi bermakna negatif; busuk, rusak. Berarti tindakan ini merugikan. Karena busuk identik dengan hal-hal yang jelek.

Korupsi menurut pengertian bahasa Internasional. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jelas sangat merugikan Negara bukan? Seorang pegawai negeri, menggunakan kekuasannya untuk memperkaya dirinya sendiri, pasti itu akan merugikan negara. Tindakan ini sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang No 30 Tahun 1999 tindakan-tindakan yang di kategorikan sebagai Korupsi itu bisa dikelompokkan menjadi :

  1. Kerugian keuntungan negara
  2. Suap-menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi (pemberian hadiah)
Kerugian Keuntungan Negara, pada umunya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: mencari untung dengan melawan hukum dan merugikan negara, menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara.

Dalam keluarga, sering kali terjadi. Misalnya seorang anak disuruh ibunya belanja ke warung, uang sisanya tidak dikembalikannya ke ibunya.

Suap-Menyuap, merupakan tindakan yang menjamur di masyarakat. Suap-menyuap ini hampir dengan mudah kita jumpai sekarang. Dalam pemerintahan, ini juga sering terjadi. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima suap karena jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat (pengacara), hakim dan advokat yang menerima suap.

Di dalam kehidupan sehari-hari ini juga sering kita jumpai. Misalnya seorang murid yang menyogok gurunya agar nilainya bagus.

Penggelapan/Penyalahgunaan Jabatan, yang termasuk dalam golongan ini adalah: pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang, pegawai negeri memalsukan bukti untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri menghancurkan bukti atau membiarkan orang lain merusak bukti atau membantu orang lain merusak bukti.
Di kehidupan sehari-hari ini juga sering dijumpai. Misalnya seorang yang memalsukan bon belanja organisasinya dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
Pemerasan sudah menjadi istilah popular di masyarakat. Pemerasan dapat merugikan pihak lain. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: pegawai negeri memeras, pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.

Ini banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang preman yang meminta uang secara paksa kepada korbannya.

Perbuatan Curang yang termasuk dalam golongan ini adalah: pemborong curang (berhubungan dengan negara), pengawas proyek membiarkan anak buahnya curang (berhubungan dengan negara), rekanan TNI/Polri curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan kecurangan, penerima barang TNI/Polri membiarkan kecurangan, pegawai negeri menyerobot  tanah negara sampai bikin rugi orang lain.
Perbuatan mencontek dalam ulangan di kehidupan sehari-hari juga merukan perbuatan korupsi.
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan yang termasuk dalam golongan ini adalah: pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya dia urus.
Gratifikas (Pemberian Hadiah), menerima hadiah juga bisa disebut korupsi. Yang termasuk dalam golongan ini adalah : pegawai negeri menerima hadiah dan tidak melapor ke KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari. Sering kita temui, misalnya kita menerima hadiah apabila kita menolong orang yang memberi hadiah itu untuk bolos sekolah.

  1. Korupsi Transaktif
  1. Korupsi Ekstroaktif 
  1. Korupsi Investif
  1. Korupsi Nepotistik

  1. Korupsi Autogenik
  1. Korupsi Suportif
  1. Korupsi Defensif
Korupsi yang menunjukan adanya kesepakatan timbal balik, antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi(tekanan) tertentu dimana pihak pemberi dipakasa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan,orang-orangnya, atau hal-hal yang di hargai
Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain, perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
 
 
Kanalhukum TV