Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahu sendiri.
Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
Suatu tindak Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

  1. Tanggung jawab profesi, moral dan sosial yang rendah
  2. Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, Institusi pemeriksa/pengawas yang tidak bersih/independen. Kesadaran hokum sering kali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum yang mana dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variable tergantung. Kesadaran hukum terletak antara hukum dengan prilaku manusia yang nyata.
  3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan
  4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri)
  5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas
  6. Hilangnya rasa malu ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
  7. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
  8. Kesempatan korupsi yg terbuka
  9. Budaya memberi upeti/tips;
  10. Pengaruh lingkungan sosial;
  11. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak
  12. Lemahnya penghayatan Pancasila dan pengamalan agama

  1. Merintangi Proses Pemerikasaan Perkara Korupsi
  2. Tindakan memberikan keterang yang tidak benar dalam penyidikan pidana Korupsi
  3. Pihak Bank yang tidak memebrikan keterangan rekening tersangka korupsi
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memeberikan keterangan palsu
  5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memeberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor

  1. Setiap Orang,
  2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
  3. Dengan Cara Melawan Hukum
  4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

  1. Setiap Orang
  2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau oarang lain atau suatu korporasi
  3. menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana
  4. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
  5. dan dapat merugikan perekonomian negara.

 

  1. Memberi atau menjanjiakan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawi negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yangbertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan
  3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oelh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatn atau kedudukan tersebut.
  4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b dipidana yang sama
  5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatau dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban.
  7. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadian atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatau jabatan yang bertentangan dengan kewajiban.
  8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepdanya untuk diadili atau
  9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memepengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  10. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaiman dimaksud atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimna dimaksud adalah bentuk korupsi.
  11. Hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
  12. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk mengadiri sidang pengadilan meneruma hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjin tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat ynag akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud memguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan nya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau ,menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
  2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
  3. Pegawai negeri atau penyelenggara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai uatng kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
  1. Pemborong, ahli bangunan yan pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarakan perbuatan curang sebagaimana dimaksud.
  3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau Kepolisina Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara Indonesia dalam keadaan perang.
  4. Setiap orang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud.
  5. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud.
  6. Pegawai Negeri atau penyelenggara negera yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunankan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat/diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000.
Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

  1. Setiap ornag yang dengan sengaja menecegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkaea korupsi.
  2. setiap orang sebagaimana dimaksud yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut UU no 32 tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Lingkungan sudah tercemar apabila parameter - parameter pencemar lingkungan telah melebihi baku mutu lingkungan yang sudah dipersyaratkan pemerintah.

Menurut undang - undang no 32 tahun 2009 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

  1. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air sepertidanau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata
  2. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansifisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.
    Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.
  3. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
  4. Pencemaran suara adalah keadaan dimana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamananlingkungan manusia. Pencemaran suara cukup menjadi ancama serius bagi kualitas lingkungan terutama dibagian suasana. Sumber pencemaran suara adalah kebisingan, yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Pada umumnya suara normal yang dapat diterima manusia hanya pada frekuensi 20Hz - 20.000Hz.  Bunyi disebut bising apabila inetensitasnya telah melampaui 55 desibel atau diatas 20.000 Hz. Untuk mengetahui tingkat kebisingan dapat diukur dangan menggunakan alat sound level meter, atau dapat juga menggunakan beberapa panelis yang berada disekitar kebisingan. untuk mencegah kebisingan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan sumber kebisingan dan memasang alat pencegah terjadinya kebisingan seperti earplug.  Suara dengan intensitas tinggi,seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang bila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen.
 
 
Kanalhukum TV