Senin, 04 Desember 2017  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Aliansi Nelayan Indonesia Minta Permen No. 72 Tahun 2017 Ditunda

Via Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa adanya tuntutan nelayan untuk menunda implementasi permen tersebut


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Tim Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menemukan adanya tuntutan dari nelayan untuk menunda implementasi Permen No 72 Tahun 2017 dan kembali diperbolehkannya penggunaan alat tangkap ikan seperti payang dan cantrang.

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018. Permen ini melarang penggunaan alat tangkap ikan payang dan cantrang.

"Dari pertemuan tadi kita mendengar ternyata masih ada tuntutan untuk menunda dan kembali pada penggunaan alat cantrang sampai tanggal 31 Desember 2017," ungkap Viva usai melakukan pertemua dengan Wakil Bupati Lamongan, Dirjen Perikanan Tangkap, Ketua Umum HNSI dan nelayan Pantura Lamongan, Tuban, Gresik, Pasuruan dan Situbondo di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Kamis (30/11/2017)

Temuan tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke DPR dan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat nelayan yang berbeda alat penangkapan ikan itu.

"Seluruh nelayan itu juga harus dilindungi, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang dilindungi tapi seluruhnya harus dilindungi," tegasnya seperti yang dilansir dari parlementaria.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam, maka tugas pemerintah adalah wajib untuk melindungi masyarakat nelayan yang ada di Indonesia.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, nelayan di wilayah Pantura Lamongan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), sepakat menolak bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedianya diberikan sebagai ganti pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan payang atau cantrang, dan minta Permen 71 tahun 2017 tersebut ditunda pelaksanaannya.

"Nelayan Lamongan menolak bantuan alat tangkap ini, karena kami belum tahu alat tangkap ini ramah lingkungan atau tidak, karena belum dilakukan uji coba," kata Agus Mulyono ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) cabang Lamongan, yang diiyakan oleh ratusan nelayan yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Sementara Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Hidayat menyebutkan, pihaknya bekerja keras satu bulan ini untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh nelayan. "Soal alat tangkap pengganti bantuan ini kalau tidak cocok ya kita tarik, kita ganti sesuai dengan yang diinginkan," ujarnya.

Namun demikian, nelayan yang butuh itu alat tangkap yang tetap diberikan sampai mereka nyaman dengan menggunakan alat tangkap yang baru itu dan hasilnya baik.Tidak semuanya nelayan itu tidak merasa tidak sesuai. Bagi yang sesuai itu dibagikan, bagi yang belum itu akan dikomunikasikan.

"Tidak ada niat kami memberatkan nelayan, kita ingin nelayan tetap bisa menangkap ikan seperti biasa, hanya saja alat tangkapnya harus ramah lingkungan, karena kita ingin nelayan sejahtera, dan ikan laut selalu ada sampai anak cucu kita," katanya.

Sedangkan Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati mengatakan, apa yang diinginkan nelayan akan diperjuangkan, sejauh ini mereka bisa mempertahankan kelestarian laut agar ikan tidak saja diambil pada saat ini saja, tapi bisa untuk generasi ke depan sehingga ikan tidak habis saat ini saja. "Ikan bisa diambil sampai kapanpun tidak habis saat ini saja, sehingga nelayan harus menyadarinya dengan cara menggunakan alat tangkap yang diinginkan oleh nelayan yakni ramah lingkungan," terangnya.

Terhadap nelayan yang masih enggan menerima bantuan alat tangkap ikan ini, lanjutnya, pihaknya akan terus melakukan komunikasi. "Ini hanya persoalan komunikasi saja," imbuhnya.

Diketahui dalam pertemuan tersebut, KKP menyerahkan bantuan sebanyak 146 unit kapal perikanan dan 772 unit bantuan alat penangkap ikan (API). Bantuan tersebut diberikan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan. 772 API dengan jenis gillnet millenium dasar dan gillnet millenium pertengahan diberikan kepada nelayan Kota Pasuruan sejumlah 4 unit, Kabupaten Tuban 609 unit, Kabupaten Lamongan 18 unit, Kabupaten Gresik 121 unit, dan Kabupaten Situbondo 20 unit.
 
Kanalhukum TV