Selasa, 12 Desember 2017  |  Penulis/Sumber : Agusta

Fadli Zon Jabat Plt Ketua DPR RI

Fadli memastikan Pemilihan PLt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 18 UU MD3


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut.

“Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Sesuai urutan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan Plt Ketua DPR sampai adanya ketua atau pimpinan definitif,” kata Fadli yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam konferensi pers usai rapat pimpinan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Fadli memastikan, pemilihan Plt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Nantinya, Ketua DPR definitif akan dipilih oleh Fraksi Partai Golkar yang akan melakukan konsolidasi internal terlebih dulu.

Politisi F-Gerindra itu memperkirakan, di masa sidang berikutnya yang akan dimulai 9 Januari 2018, Golkar akan menentukan sosok Ketua DPR yang baru. Sehingga, posisi Plt Ketua DPR akan terus diembannya hingga Ketua DPR definitif terpilih. Jika masa sidang berikutnya Fraksi Partai Golkar tak kunjung menetapkan Ketua DPR, maka ia akan tetap menjabat Plt Ketua DPR.

“Plt sampai ada pimpinan definitif. Kita lihat dalam pelaksanaanya, dalam pengajuannya. Kita mengikuti aturan undang-undang. Tidak disebutkan ada batasan waktu,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun memastikan penunjukan Fadli sebagai Plt Ketua dikatakan telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Fahri juga memastikan, pihaknya telah mengirimkan dua buah surat. Satu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan satu lagi ditujukan untuk DPP Partai Golkar.

“Kami telah berkirim surat ke DPP dan Fraksi Golkar. Ada dua surat, kepada Presiden untuk pemberitahuan protokoler, dan kedua juga kami berkirim surat kepada Golkar bahwa Pak Novanto telah mengundurkan diri dan meminta agar Golkar mengirimkan calon pengganti,” ungkap fahri, seperti yang dilansir dari parlementaria.
 
Kanalhukum TV