Senin, 08 Januari 2018  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Fadli Zon Nilai Pernyataan Kepala BSSN Sangat Berbahaya

Pernyataan yang dilontarkan Kepala BSNN Djoko Setiadi i tentang “hoax yang membangun” dan kewenangan penangkapan, sangat berbahaya


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Pernyataan Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Djoko Setiadi tentang “hoax yang membangun” dan kewenangan penangkapan, yang dilontarkanya setelah pelantikannya 3 Januari 2018 lalu, dinilai oleh Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon sangat berbahaya.

Menurut Fadli Zon, pernyataan tersebut sangat berbahaya bagi sebuah lembaga baru, jangan sampai tugas fungsi BSSN digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

“Apapun motifnya, pernyataan semacam itu sangat berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujar Fadli, senin (8/1/2018).

Pria yang akrab disapa Fadli mengungkapkan bahwa keberadaan BSSN ini telah dirancang sejak 2015 silam. Desain awalnya bukanlah untuk mengurusi hoax atau konten negatif di internet, tapi membangun ekosistem keamanan siber nasional. Jadi, jika tiba-tiba Kepala BSSN ngomong seolah tugas BSSN adalah untuk menangkal hoax, itu harus segera diluruskan. Untuk mengatasi ‘hoax’, ‘hate speech’, atau konten negatif internet, sudah ada lembaga yang menangani hal itu, mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers.

Tugas BSSN layaknya tugas Kementerian Pertahanan di dunia maya, misalnya harus bisa mengantisipasi serta mengatasi serangan ransomware seperti ‘Wannacry’ yang sempat bikin heboh tahun 2017 lalu itu. Jangan sampai ‘ransomware’ semacam itu mengancam atau bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya. Jadi, itulah wilayah tugas BSSN, yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber, dan bukannya mengurusi ‘hoax’ dan sejenisnya.

“Saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang. Hampir semua transaksi perbankan, pajak, listrik, serta transaksi komersial lainnya, kini dilakukan via internet. Apalagi, kini pemerintah dan Bank Indonesia juga sedang mengkampanyekan Gerakan Non Tunai dalam berbagai transaksi. Nah, semua itu butuh pengamanan siber. Sementara saat ini Indonesia masih rentan serangan siber. Sepanjang 2017 saja misalnya, saya baca ada lebih dari dua ratus juta serangan siber. Beberapa kasus serangan terhadap infrastruktur vital yang menonjol adalah usaha peretasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di awal Februari 2017 lalu, yang terjadi persis pada saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Hal-hal semacam ini harus bisa diantisipasi,” paparnya seperti yang dilansir dari parlementaria.
 
Kanalhukum TV