Kamis, 07 Desember 2017  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Ketua DPD RI Dukung Penegekan Hukum Di Indonesia

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa permasalahan hukum banyak sekali, harus ada peremajaan hukum serta penegakan hukum harus dilakukan


(CISARUA - KANAL HUKUM) Penegakan hukum berdasarkan undang-undang dan hukum itu sendiri. Sebab hukum tidak mengenal pangkat, warna kulit, asal usul dan agama.

"Hukum tidak mengenal pangkat, hukum tidak mengenal asal usul, hukum tidak warna kulit, hukum tidak mempersoalkan agama, penegakan hukum landasannya ada undang-undang tentang hukum itu sendiri", hal ini disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat membuka acara Seminar Nasional Ekonomi Pancasila yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP) di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Cisarua - Bogor (6/12/2017).

Ketua DPD RI yang juga akrab disapa OSO menilai bahwa  kondisi hukum yang terjadi saat ini karena ada satu kesalahan di Republik ini.

"Kesalahan yang terjadi diRepublik ini terhadap hukum karena ada yang pantes duduk di tempat hukum yang bener tidak duduk disitu. Justru orang yang gak mengerti hukum uduk disitu. Ini lah problem kita, karena nilainya politis bukan profesional', ungkap.

OSO juga mengingatkan para lulusan undip agar "tidak cepat-cepat mengambil status-status yang tinggi tapi gunakan exprience tentang hukum yang dalam", tambahnya.

Selain itu, melihat problem saat ini menghadapi permasalahan hukum yang banyak sekali dan hukum indonesia masih mengadopsi hukum belanda.

"Problema kita saat ini menghadapi permasalahan hukum yang banyak sekali, sedangkan hukum yang ada masih menggunakan hukum yang dibangun oleh belanda, jadi memang harus ada peremajaan hukum dan penegakan hukum harus dilakukan", tutupnya.
 
Kanalhukum TV