Kamis, 04 Januari 2018  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Perubahan UU MD3 Dilakukan Pada Periode DPR Berakhir

Trend dimasa yang lalu, Setiap akhir periode DPR biasanya diakhiri dengan perubahan Undang-Undang MD3


(JAKARTA - KANAL HUKUM) DPR telah memutuskan untuk memperpanjang pembahasan Undang-Undang MD3 dalam prolegnas. Hal ini, berarti masih akan menjadi agenda pada masa sidang yang akan berikutnya.

“Kalau kita melihat trend dimasa-masa yang lalu, setiap akhir periode DPR biasanya diakhiri dengan perubahan Undang-Undang MD3. Kami juga membuat kajian yang lebih komprehensif di Tim implementasi Reformasi, karena ada keinginan perubahannya itu lebih substantif,” ucap Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/01/2018).

Undang-Undang ini namanya kadang-kadang agak lucu, lanjut Fahri, MD3 berarti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal DPRD nya sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda, kemudian MD2 nya ini apa? sebetulnya ini kan legislatif atau lembaga perwakilan.

“Sehingga pada waktu itu ada ide-ide yang berkembang, kenapa namanya tidak disesuaikan saja menjadi Undang-undang Lembaga Perwakilan atau Undang-Undang Legislatif. Ada juga yang mengatakan, undang-undangnya kita pisah antara DPR, MPR, dan DPD," jelasnya.

Pimpinan DPR KOrkesra ini juga memaparkan, nanti bisa pula dibuat satu undang-undang tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perwakilan. Sehingga pengelolaan kawasannya dikelola oleh satu badan khusus.“Itu adalah arah dari reformasi DPR yang kita bahsa selama ini,” tegasnya seperti yang dilansir dari parlementaria.

Terkait masalah pergantian Pimpinan DPR, Fahri mengatakan, begitu surat DPP Golkar masuk maka akan langsung diproses untuk melakukan pelantikan. Sementara sehubungan dengan informasi yang berkembang di lapangan bahwa pergantian Ketua DPR akan dibarengi dengan penambahan jumlah kursi pimpinan, Fahri menjelaskan bahwa untuk melakukan hal itu syaratnya adalah harus dilakukan perubahan undang-undang.
 
Kanalhukum TV