Jum`at, 12 Januari 2018  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Produksi UU Harus Sesuai Dengan Kebutuhan

Banyaknya Undang-Undang yang dihasilkan adalah hal yang penting, tapi harus melihat urgensi dan asas proposionalitas


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Lembaga Legislatif menghasilkan banyak Undang-Undang adalah suatu hal yang penting. Namun, kondisi hukum yang ada saat ini harus memprioritaskan urgensi dan asas proposionalitas bagi sebuah produk undang-undang. Serta UU yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan.

“Kami kurang sepakat kalau DPR memproduksi UU sebanyak-banyaknya. UU penting, tapi harus sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan rencana kerja pemerintah, karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah juga adalah keberhasilan DPR. Pemerintah sebagai pelaksana UU, sementara DPR sebagai pembuat UU,” papar Firman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

Lanjutnya, di tahun politik ini, dimana Pilkada Serentak akan dilaksanakan di 171 wilayah tentunya akan menyita banyak energi. Sehingga baik DPR maupun Pemerintah diminta selektif untuk menyelesaikan RUU yang menjadi prioritas.

Selain itu, selektif yang dimaksud adalah selain mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mengacu pada rencana kerja pemerintah jangkah pendek dan menengah. Menurut Firman, semestinya pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menjabarkan visi dan misi pemerintah serta UU apa saja yang memang dibutuhkan.

“Misalnya pemerintah sepakat bahwa 5 tahun itu visinya ini, kemudian Bappenas menyusun konsep baru legalitas aturan hukumnya. Kementerian Hukum dan HAM yang siapkan. Hal seperti ini yang belum terjadi. Kemudian dari situlah kita membagi tugas, mana yang menjadi inisiatif pemerintah, inisiatif DPR, dan DPD. Tidak seperti sekarang ini, semuanya memberikan rancangan UU tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Akhirnya, tumpang tindih seperti ini, itu persoalannya,” urai Firman.

Lebih lanjut, Firman membeberkan UU yang akan menjadi prioritas di tahun ini. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional, peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional akan menjadi prioritas.

“Itu yang paling mendasar. Yang betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga pada 2019 nanti bisa menjawab keinginan masyarakat bahwa kinerja pemerintah dan DPR bermanfaat bagi masyarakat luas,” tandasnya.

Baleg juga, sambungnya, akan mengundang pemerintah dalam waktu dekat ini untuk mendiskusikan secara bersama RUU yang akan ditargetkan untuk diselesaikan guna mendukung kinerja pemerintah.

“Sebab, RUU itu dirancang bersama-sama pemerintah. Nah, ketika pemerintah tidak proaktif untuk melaksanakan pembahasan, maka akan terjadi deadlock. Seperti sekarang ini, RUU Minuman Beralkohol dan RUU Pertembakauan, itu semua macet di pemerintah, padahal harus ada langkah yang kita ambil,” jelasnya seperti yang dilansir dari parlementaria.

Politisi dari dapil Jawa Tengah III ini juga mengingatkan pemerintah untuk segera membuat aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah dari beberapa UU yang sudah disahkan. Sebab, ada beberapa UU yang tidak bisa dijalankan karena belum memiliki aturan turunan. Hal itulah yang menurutnya juga harus menjadi perhatian Pemerintah.
 
Kanalhukum TV