Rabu, 10 Januari 2018  |  Penulis/Sumber : H. Jatmiko

Revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata Dinilai Penting

Perubahan UU Acara Perdata diperlukan karena banyak kasus atau perkara yang belum tertampung dalam undang-undang tersebut


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Usai menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia di ruang kerjanya, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pentingnya revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

“Saya baru saja menerima perwakilan atau pengurus dari Asosiasi dosen hukum perdata Indonesia yang terdiri dari 44 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasi agar segera dilakukan revisi atau perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegnas (Program legislasi nasional) Tahun 2018, atau maksimal 2019, yang sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas Long List. Ini sangat penting karena basic Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata saat ini merupakan versi atau peninggalan Belanda yang sudah out of Date,” jelas Fadli.

Lanjutnya, melihat perkembangan hukum terutama dalam kasus ataupun perkara perdata yang tidak tertampung dalam Undang-Undang Perdata. Hal ini, dikarenakan hukum perdata Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda.

Selain itu, perkembangan teknologi saat ini, mempengaruhi perubahan tata kelola maupun network dalam persolan dan sengketa perdata,

Maka, dalam hal ini perlu suatu perbaikan-perbaikan dan penambahan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik perdata tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga terungkap bahwa adanya usulan revisi atau perubahan Undang-Undang tersebut, merupakan hasil dari Konferensi Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Selatan.

Dalam konferensi tersebut juga disusun beberapa summary dan draft revisi Undang-Udang yang akan disampaikan juga pada DPR RI.

“Kami akan lanjutkan usulan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan. Karena saat ini Komisi III dan Baleg masih fokus membahas perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tutupnya.
 
Kanalhukum TV