Selasa, 12 September 2017  |  Penulis/Sumber : Agusta

Sistem Rekrutmen Pendamping Desa Harus Profesional

Posisi pendamping desa haruslah profesional, karena masih terdapat kebinggungan para kepala desa dalam pengelolaan dana desa


(JAKARTA - KANAL HUKUM) Untuk mengantisipasi penyebab in-efektifitas dalam pengelolaan dana desa. Perlu system rekrutmen yang professional dan komprehensif. Hal ini, mengingat masih terdapatnya kebinggungan masing-masing para kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco mengatakan “Posisi pendamping desa sangat penting, sehingga harus direkrut sesuai dengan profesionalismenya masing-masing karena kepala desa yang menerima anggaran begitu besar terkadang kebingungan untuk mengelola dana tersebut,” ucap Hamka dalam Raker Komisi V dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/09/2017) malam.

Lemahnya mekanisme pendamping desa dalam proses rekrumetmen yang tidak objektif. Banyak ditemukan para pendamping desa yang tidak memamahi persoalan pengelolaan desa.

“Faktanya mekanisme pendamping desa masih sangat lemah akibat proses rekrutmen yang tidak objektif. Kebanyakan pendamping desa dinilai tidak mengerti persoalan desa yang sebenarnya dan tidak tahu harus mengelola dana desa tersebut”, imbuhnya.

Lanjutnya, “prinsip keterbukaan, profesionalisme dan objektivitas harus menjadi poin utama dalam proses rekrutmen pendamping desa. Sebab, sebagai seorang pendamping desa profesional ia harus mampu mendampingi kepala desa dalam mengelola anggaran dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran”.

 “Baik dari sisi administrasi, skala pertanggung jawaban hingga skala prioritas pembangunan. Para pendamping desa juga harus mampu membangun program yang saling interkoneksi dan mampu berkoordinasi lintas sektoral sehingga objek pembangunan desa bisa tercapai dan tepat sasaran ,” jelas politisi Golkar ini.

Hamka juga mengusulkan rekrutmen pendamping desa harus transparan layaknya penerimaan aparatur sipil negara dengan melibatkan pihak ketiga, seperti dari universitas.

“Rekrutmen pendamping desa, saya harap transparan, sama seperti CPNS. Jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang lalu, jawabannya sudah beredar duluan sehingga kita dapatkan kualitas pendamping desa seperti itu. Ini kejadian dan fakta, karena itu tolong profesional dan objektif. Jangan sampai ada katabelece lagi,” tandas Hamka.

 
Kanalhukum TV