Senin, 04 Desember 2017  |  Penulis/Sumber : Agusta

Surat Pemberhentian Dengan Hormat Panglima TNI Telah Diterima Oleh DPR

Fadli Zon mengatakan surat pemberhentian dengan hormat Panglima TNI telah diterima dan juga rencana pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto


Terkati dengan peergantian Panglima TNI, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta pengajuan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Mensesneg Pratikno yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menegaskan bahwa surat tersebut sudah diterimanya dan diserahkan langsung kepada Plt. Sekjen DPR RI Damayanti untuk diproses. “Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, dan kita harapkan juga ada Bamus karena ada beberapa agenda DPR, termasuk mengenai Prolegnas dan beberapa agenda lainnya,” ujarnya.

Dalam surat itu disampaikan juga keinginan untuk dapat diproses dengan waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan sebelum reses sudah dapat dilaksanakan, dan tentu akan dikoordinasikan dengan Pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada didalam Bamus untuk mengagendakannya.

“Hanya satu nama calon yang disampaikan. Alasan pergantian dikatakan untuk persiapan masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo. Ketentuan nama bakal calon Panglima TNI merupakan Hak Prerogatif Presiden. Namun yang jelas berdasarkan ketentuan undang-undang, calon yang akan menggantikan itu harus pernah menjabat sebagai Kepala Staf, artinya bisa Kepala Staf Angkatan Udara, kepala Staf Angkatan laut, atau Kepala Staf Angkatan Darat,” jelasnya seperti yang dirilis dari parlementaria.

Fadli menjelaskan, mekanisme yang akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I. “Selanjutnya Komisi I akan melakukan fit and propertest. Setelah selesai, jika disetujui maka bisa diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya.
 
Kanalhukum TV