Beta

 

Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No. tahun 2015


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Perkembangan pengkajian kembali oleh BPHN terkait pengaturan Kompensasi.